Bawaslu sebut regulasi pemilu harus adaptif terhadap digitalisasi

Kamis, 9 Juli 2026 21:08 WIB

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Puadi memberikan keterangan usai membuka diskusi publik bertajuk "Menemukan Formulasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pemutus Dalam Rangka Penguatan lembaga Pengawasan Pemilu" di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (9/7/2026). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Puadi mengatakan regulasi pemilu harus disempurnakan sehingga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi.

"Bagaimana kita bisa merumuskan perubahan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Ini penting sekali karena tahapan pemilu semakin kompleks, termasuk bentuk pelanggaran administratif," kata Puadi saat membuka diskusi publik bertajuk "Menemukan Formulasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pemutus Dalam Rangka Penguatan lembaga Pengawasan Pemilu" di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis

Ia menilai perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilu sehingga desain regulasi perlu disiapkan untuk mengantisipasi dinamika tersebut, termasuk dalam penanganan pelanggaran administrasi.

Ia mengatakan penyempurnaan regulasi menjadi salah satu isu strategis yang dibahas Bawaslu bersama Komisi II DPR RI, akademisi, dan pegiat pemilu sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan menjelang Pemilu 2029.

Selain adaptasi terhadap perkembangan teknologi, forum tersebut juga membahas penguatan kelembagaan untuk menjamin independensi, imparsialitas, dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas Bawaslu.

Menurut Puadi, Bawaslu juga mendorong penguatan legitimasi putusan agar tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga memperoleh kepercayaan publik.

"Setiap penguatan kewenangan selalu diikuti dengan penguatan akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, termasuk juga kapasitas SDM yang mumpuni," ujarnya.

Puadi menegaskan penguatan Bawaslu bukan semata-mata untuk memperbesar kewenangan lembaga, melainkan memperkuat kualitas demokrasi melalui mekanisme penyelenggaraan pemilu yang semakin baik.

"Saya meyakini bahwa penguatan Bawaslu ini bukanlah semata-mata untuk memperbesar kewenangan lembaga kita tetapi juga melainkan bagaimana memperkuat kualitas demokrasi yang kita impikan ini. Semakin baik mekanisme penyelenggaraan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu itu sendiri," tuturnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bawaslu: Regulasi pemilu harus adaptif terhadap digitalisasi