Disdikpora Bantul petakan sekolah minim murid

Selasa, 14 Juli 2026 17:47 WIB

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Bantul Nugroho Eko Setyanto. ANTARA/Hery Sidik

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul memetakan sejumlah sekolah negeri maupun swasta yang mengalami kekurangan peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027 sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan satuan pendidikan.

Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setyanto, di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, mengatakan pihaknya telah menerima data awal adanya sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang hanya memperoleh peserta didik baru dalam jumlah sangat sedikit.

"Beberapa SMP yang mendapatkan siswa antara nol hingga lima orang ada 10 SMP swasta, untuk SD ada 12 sekolah, baik negeri maupun swasta," katanya.

Menurut dia, minimnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah diduga dipengaruhi berbagai faktor yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

"Ini masih harus kita analisis lagi karena belum diketahui penyebab sekolah tersebut hanya memperoleh beberapa siswa," ujarnya.

Ia mengatakan tren penurunan jumlah peserta didik di beberapa sekolah tersebut memang terus terjadi.

Oleh karena itu, Disdikpora akan menelusuri berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, termasuk data kependudukan.

"Salah satunya melalui data dari Dinas Kependudukan mengenai jumlah anak pada kelompok usia sekolah," katanya.

Selain itu, Disdikpora juga akan mengidentifikasi jumlah anak asal Bantul yang memilih bersekolah di luar daerah, termasuk di pondok pesantren.

"Termasuk apakah anak-anak asal Bantul bersekolah di luar Bantul atau memilih masuk pondok pesantren," ujarnya.

Sebagai bagian dari proses pemetaan, Disdikpora juga mengacu pada ketentuan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap rombongan belajar (rombel), yakni 32 siswa untuk jenjang SMP dan 28 siswa untuk jenjang SD.

"Setelah MPLS selesai, kami akan mengkaji sekolah-sekolah yang minim murid," katanya.

Meski demikian, Nugroho menegaskan pihaknya belum memutuskan untuk melakukan penggabungan (regrouping) sekolah.

Kajian masih dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kebutuhan layanan pendidikan di setiap wilayah.

"Tidak hanya mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi, tetapi juga apakah di wilayah tersebut masih terdapat anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan," ujarnya.

Ia menambahkan, setiap rencana regrouping akan dibahas bersama berbagai pihak sebelum ditetapkan sebagai kebijakan.

"Saat ini kami masih memetakan kondisi riil masing-masing sekolah dan lingkungannya, sehingga belum ada keputusan mengenai regrouping," katanya.