Presiden Hungaria kritik amandemen yang melengserkannya

Minggu, 19 Juli 2026 11:56 WIB

Arsip foto - Presiden Hungaria Tamas Sulyok. /ANTARA/Anadolu/py. (Anadolu)

Budapest (ANTARA) - Presiden Hungaria Tamas Sulyok, yang telah menandatangani amandemen konstitusi yang menjadi dasar pencopotannya dari jabatan, menyatakan bahwa presiden berikutnya tidak akan memiliki legitimasi karena menggantikan seorang kepala negara yang diberhentikan dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.

Dalam pesan video yang diunggah melalui Facebook, Sulyok mengatakan bahwa lembaga kepresidenan Hungaria juga akan kehilangan fungsi utamanya akibat perubahan tersebut.

"Legitimasi lembaga kepresidenan, yang tidak berubah sejak masa transisi politik, juga telah hilang karena kepala negara berikutnya akan menjabat setelah seorang presiden diberhentikan dengan melanggar nilai-nilai konstitusi," kata Sulyok.

Menurutnya, lembaga kepresidenan kini semakin bergantung pada cabang eksekutif, sementara peran hukumnya melemah dan fungsi utamanya akan hilang karena tidak lagi berperan sebagai mekanisme checks and balances.

Mekanisme checks and balances merupakan sebuah sistem saling mengawasi, saling mengendalikan dan saling membatasi kekuasaan antarlembaga negara agar tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut.

Sulyok juga mengakui bahwa meskipun amandemen tersebut diadopsi dengan cara yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menolak perubahan terhadap undang-undang dasar yang telah disahkan parlemen melalui prosedur yang secara formal dinilai sah.

Sementara itu, Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar mengumumkan bahwa mulai 20 Juli, Ketua Parlemen Agnes Forsthoffer akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan hingga presiden baru terpilih.

Menurut Magyar, pemilihan presiden baru dijadwalkan berlangsung dalam waktu paling lambat 30 hari.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA