Sultan HB X tegaskan jabatan tinggi pratama bukanlah tujuan akhir

Rabu, 5 Agustus 2026 19:37 WIB

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemda DIY di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (5/7/2026). ANTARA/Hery Sidik

Yogyakarta (ANTARA) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa jabatan aparatur sipil negara sebagai pimpinan tinggi pratama bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kerja nyata.

"Hari ini saudara menerima jabatan, jangan terburu-buru merasa telah menjadi pemimpin. Sumpah yang diucapkan hari ini akan menjadi saksi atas bagaimana amanah itu dijalankan dari hari ke hari," kata Sri Sultan saat melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov DIY di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu.

Menurut Sri Sultan, kepemimpinan sejati tidak lahir dari ambisi mengejar kekuasaan karena merupakan amanah yang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki integritas, keteguhan, dan kesediaan menjalani laku pengabdian.

"Kekuasaan dapat diberikan melalui satu lembar keputusan, tetapi kewibawaan tidak pernah lahir dari kertas. Kewibawaan lahir dari laku yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, sejarah, dan rakyat," katanya.

Menurut Sultan, pelantikan ini sekaligus menandai penguatan penerapan Manajemen Talenta ASN di lingkungan Pemprov DIY, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 411 Tahun 2025.

Melalui sistem tersebut, promosi jabatan dilakukan berdasarkan kinerja, kompetensi, potensi, integritas, dan moralitas, bukan kedekatan ataupun persepsi semata.

"Dalam manajemen talenta, setiap ASN dinilai dari jejak kerja yang nyata, bukan berdasarkan kesan sesaat ataupun bisikan di lorong-lorong kekuasaan," katanya.

Meski demikian, Sri Sultan mengakui masih terdapat ego jabatan dan ego kelembagaan yang menjadi sekat dalam birokrasi, pola pikir ini dinilai bertentangan dengan falsafah Hamemayu Hayuning Bawana, yang mengajarkan harmoni melalui saling menghargai peran dan kontribusi.

Oleh karena itu, menurut Sultan, birokrasi di lingkungan Pemprov DIY harus dibangun dengan budaya merit, di mana setiap aparatur memperoleh kepercayaan berdasarkan kualitas dan hasil kerja.

"Pemda DIY tidak dibangun mereka yang paling tinggi kedudukannya, melainkan yang paling nyata sumbangsihnya. Birokrasi yang saya kehendaki bukan birokrasi yang menilai seseorang dari kursi yang ia duduki, melainkan dari jejak yang ia tinggalkan," katanya.

Sri Sultan meminta para pejabat pimpinan tinggi pratama menjadi pemimpin yang mampu merangkul seluruh aparatur, menghargai setiap kompetensi, dan membangun kolaborasi lintas perangkat daerah.

Selain itu, Sri Sultan berharap penerapan manajemen talenta melahirkan birokrasi berbudaya kerja satriya yang adaptif, profesional, dan menjadi penggerak perubahan.

"Tantangan para pejabat bukan hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi menerjemahkan nilai-nilai Keistimewaan DIY ke dalam kebijakan dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.