LKPP: Belanja pengadaan di Jogja capai Rp918,2 triliun

Kamis, 6 Agustus 2026 20:26 WIB

Government Procurement Forum & Expo (GPFE) DIY 2026 di Yogyakarta. ANTARA/Ist

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebut nilai belanja pengadaan nasional yang tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada ajang Government Procurement Forum & Expo (GPFE) DIY 2026 di Yogyakarta per Rabu (5/8) mencapai Rp918,2 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa, di Yogyakarta, Rabu (5/8) dan menyatakan proses pengadaan barang dan jasa bukan lagi sekadar formalitas administratif di atas kertas, melainkan faktor kunci yang menentukan keberhasilan program pembangunan di pusat maupun daerah.

“Pengadaan itu bukan sebagai proses administratif belaka atau proses di atas kertas, tapi proses yang menentukan keberhasilan pembangunan, baik pusat maupun daerah,” kata Patrias.

Dari total potensi anggaran tersebut, nilai pengadaan berbasis digital hingga Agustus 2026 telah menembus Rp299,5 triliun atau 32 persen dari total belanja pengadaan.

Sedangkan transaksi melalui katalog elektronik mencapai Rp149,7 triliun, yang melibatkan lebih dari 100 ribu penyedia dengan sekitar 1,8 juta produk yang tercatat dalam sistem.

“Ini tentunya menjadi daya ungkit yang besar dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Guna memperkuat industri lokal, tambah Patrias, LKPP juga mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang perolehan transaksi digitalnya telah mencapai Rp270,1 triliun atau setara 91,3 persen dari total transaksi.

Capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi belanja pemerintah untuk memperkuat industri dan pelaku usaha dalam negeri.

Menurut Patrias, pemerintah membutuhkan pelaku usaha dalam berbagai tahapan pengadaan, mulai dari analisis kebutuhan, survei pasar, analisis pasar, penyusunan HPS, hingga pemetaan kapasitas produksi.

“Pelaku usaha adalah mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan masalah pembangunan,” tegasnya.