DPRD DIY serahkan 13 jenis peralatan penanggulangan bencana di Jogja

Sabtu, 8 Agustus 2026 17:47 WIB

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyerahkan bantuan 13 jenis peralatan penanggulangan bencana kepada tujuh kelompok masyarakat di Kota Yogyakarta guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebencanaan. (ANTARA/HO-DPRD DIY)

Yogyakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) menyerahkan bantuan 13 jenis peralatan penanggulangan bencana kepada tujuh kelompok masyarakat di Kota Yogyakarta guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebencanaan.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan penyerahan bantuan alat mitigasi tersebut merupakan komitmen nyata dalam memfasilitasi kebutuhan relawan di tingkat tapak agar makin tangguh menghadapi potensi bencana.

Penyerahan bantuan yang dilakukan secara simbolis bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Agustinus Ruruh Haryata itu ditujukan bagi Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di wilayah Kota Yogyakarta.

"Kesiapsiagaan masyarakat untuk hadapi situasi dampak bencana penting selalu dikerjakan. Terima kasih kepada BPBD DIY yang telah fasilitasi alat penanggulangan bencana, semoga bermanfaat wujudkan Yogyakarta tangguh hadapi bencana," kata Eko Suwanto yang merupakan politisi PDIP ini.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi generator set (genset), tenda, kereta dorong (angkong), kabel listrik, sarung tangan, jas hujan, helm keselamatan, sepatu bot, parang, linggis, gergaji mesin (chainsaw), sekop, serta lampu tembak.

Bantuan tersebut diserahkan kepada tujuh Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) serta Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta antara lain: Kaltana Demangan, Kaltana Kotabaru, Kaltana Rejowinangun, FPRB Semaki, Kaltana Gunungketur, Kaltana Wirobrajan, FPRB Panembahan.

"Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana," kata Eko Suwanto yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto secara khusus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengambil langkah konkrit dan responsif dalam mengantisipasi dampak bencana kekeringan yang berpotensi melanda wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Potensi ancaman ini memerlukan kewaspadaan tinggi serta kolaborasi lintas sektor agar masyarakat terlindungi dari dampak buruk kekeringan, terutama terhadap sektor pangan, ketersediaan air, dan kesehatan," kata Eko Suwanto.

Berdasarkan paparan dari Kepala BMKG Satklim DIY Yogyakarta Mamenun, situasi iklim dan ancaman hidrometeorologi saat ini perlu mendapat perhatian serius dan musim kemarau telah memasuki dasarian ketiga, dengan potensi fenomena El Nino yang diprediksi dapat mencapai puncaknya hingga kategori sangat kuat.

"Belajar dari catatan historis kekeringan skala nasional pada tahun 2015, 2019, serta 2023, koordinasi antisipasi sejak dini menjadi krusial," kata Mamenun

BMKG mencatat wilayah DIY saat ini berada dalam kondisi sebaran curah hujan yang sangat rendah atau kering. Kendati secara historis bulan Oktober sudah mulai memasuki musim hujan, wilayah DIY justru diprediksi mengalami puncak musim kemarau dengan deret hari tanpa hujan yang panjang.

"Fenomena puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus ini dapat berlangsung hingga 21 dasarian atau berkisar antara akhir Oktober hingga awal November 2026," kata Mamenun.

Ancaman kekeringan secara hidrologis ini menuntut langkah mitigasi cepat di berbagai sektor prioritas. Pada sektor pangan, pemerintah dan petani diimbau segera melakukan penyesuaian jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang tahan kering.

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air (SDA) harus difokuskan pada revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan irigasi, di samping langkah efisiensi energi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan kesehatan masyarakat, serta optimalisasi produksi garam lokal.

Menanggapi tantangan tersebut, Eko Suwanto menekankan pentingnya perencanaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dari pemerintah daerah dan menegaskan sektor kebencanaan harus mendapat atensi dan alokasi dana yang proporsional agar Pemda memiliki fleksibilitas dan kesiapan fiskal dalam merespons dinamika lapangan secara cepat.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata menyampaikan penyaluran alat bertujuan untuk menunjang operasional para relawan di tingkat tapak, baik saat melakukan tindakan mitigasi maupun penanganan darurat kebencanaan.

"Garda terdepan di dalam penanggulangan bencana adalah teman-teman relawan dengan backup kami di pemerintah. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan untuk bersama-sama mendorong dan memberikan apresiasi kepada masyarakat agar selalu dalam suasana kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana," ujarnya.