Bantul mulai sosialisasikan program padat karya BKK DIY bagi kelompok penerima manfaat

Senin, 10 Agustus 2026 19:37 WIB

Sosialisasi padat karya infrastruktur BKK DIY di Kabupaten Bantul oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ANTARA/Hery Sidik.

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan sosialisasi padat karya infrastruktur dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) DIY bagi kelompok penerima manfaat program tersebut.

"Melalui kegiatan ini diharapkan kelompok itu mengetahui esensi dari pelaksanaan padat karya, bahwa padat karya adalah kegiatan untuk perluasan kesempatan kerja," kata Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul Agung Kurniawan di Bantul, Senin.

Menurut dia, sosialisasi padat karya infrastruktur dilaksanakan setiap hari mulai 8-31 Agustus 2026, dengan rata-rata setiap hari lebih dari 10 titik, sehingga hingga akhir tahapan sosialisasi bisa menjangkau ke sebanyak 124 lokasi sesuai jumlah kelompok.

Dia mengatakan, padat karya merupakan perluasan kesempatan kerja program pemerintah, sehingga dapat meningkatkan serapan tenaga kerja bagi para penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.

"Jadi infrastruktur itu adalah sebagai sarana sarana untuk dapat melakukan penyerapan tenaga kerja," katanya.

Dalam sosialisasi yang melibatkan dukuh maupun kapanewon (kecamatan) di lokasi penerima manfaat tersebut juga menekankan, bahwa meskipun infrastruktur sebagai sarana, diharapkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bisa sesuai dengan pedoman teknis padat karya.

"Misalnya dengan campuran bahan bangunan yang sesuai, dengan ketebalan yang sesuai, dan volume pekerjaan yang sesuai apa yang ditentukan dalam gambar desain," katanya.

Dia menjelaskan, jenis pekerjaan padat karya infrastruktur BKK DIY yang dikerjakan di 124 lokasi tersebut antara lain jalan cor blok, talud, talud drainase, talud dan cor blok, dengan masing masing lokasi dianggarkan sebesar Rp100 juta per kelompok.

Agung mengatakan, dari sosialisasi tersebut, rata-rata kelompok penerima manfaat masih kurang paham esensi dari padat karya infrastruktur, melainkan hanya memahami sebatas kebutuhan infrastruktur di wilayahnya.

"Dari beberapa proposal yang diajukan itu cenderung pembahasan terkait kebutuhan infrastruktur, tidak pada kondisi adanya permasalahan pengangguran, setengah penganggur yang itu menjadi hal yang sangat esensi bagi Dinas Tenaga Kerja untuk diatasi," katanya.