UMY: Aparatur desa dituntut melek digitalisasi wujudkan desa pintar

Rabu, 12 Agustus 2026 14:35 WIB

Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Titin Purwaningsih. ANTARA/Humas UMY

Yogyakarta (ANTARA) - Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Titin Purwaningsih mengatakan aparatur pemerintahan desa saat ini dituntut untuk melek digitalisasi guna mengakselerasi terwujudnya konsep desa pintar (smart village) yang tidak hanya berbasis pada ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga penguatan kapasitas SDM dan pelayanan publik.

Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Titin Purwaningsih di Yogyakarta, Rabu, mengatakan transformasi pemerintahan desa tidak cukup hanya mengandalkan perkembangan teknologi semata.

"Bagaimana mewujudkan smart village di tingkat desa sehingga bisa memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat, ini yang menjadi fokus utama. Konsep smart village perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pemanfaatan teknologi digital," kata Titin pada Workshop Smart Village dan FGD Kepamongprajaan di Kampus UMY.

Menurut Titin, transformasi digital di tingkat desa harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur, kepemimpinan yang adaptif, serta tata kelola organisasi yang baik agar pemanfaatan teknologi benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan masyarakat.

Baca juga: Pemkab Kulon Progo mengoptimalkan layanan publik melalui digitalisasi

Baca juga: RI - China perkuat kerja sama pengembangan teknologi cerdas

Desa memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan kepamongprajaan menjadi bagian tidak terpisahkan dari modernisasi desa.

"Aparatur pemerintahan di tingkat desa dituntut mampu memahami kebutuhan masyarakat, mengelola organisasi secara efektif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial," kata Titin.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan Dr. Suswanta menjelaskan selain mendorong digitalisasi dan konsep smart village, forum tersebut dirancang untuk membangun ekosistem profesi kepamongprajaan yang solid.

"Kita tidak hanya ingin membentuk organisasi profesi, tetapi membangun ekosistem profesi yang memiliki struktur kompetensi, kode etik, pengembangan karier, serta kontribusi nyata bagi kualitas pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik," ungkap Suswanta.

Ia menilai profesionalisme aparatur menjadi kunci utama agar transformasi pemerintahan desa tidak berhenti pada aspek kelembagaan atau formalitas pemanfaatan teknologi saja, melainkan bermuara pada peningkatan kepuasan masyarakat.

Guna mewujudkan hal tersebut, UMY mendorong kolaborasi lintas sektor antara perguruan tinggi, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah. Titin berharap kegiatan ini ditindaklanjuti dengan kerja sama konkret antara UMY dengan pemerintah kabupaten, kapanewon (kecamatan), hingga kalurahan (desa) khususnya di wilayah DIY.

"Di tingkat universitas, tuntutannya adalah menjadi impactful university atau universitas yang berdampak. Dampak ilmu pengetahuan itu perlu dirasakan langsung oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan," kata Suswanta.