PT Pos Indonesia apresiasi DPR usai terima pembayaran Rp158 miliar

Minggu, 30 Agustus 2026 19:47 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, berfoto bersama Serikat Buruh PT Pos Indonesia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (26/8/2026). ANTARA/HO-DPR RI

Jakarta (ANTARA) - PT Pos Indonesia (Persero) mengapresiasi upaya DPR RI setelah perusahaan itu menerima pembayaran tagihan senilai Rp158 miliar dari Kementerian Sosial pada 29 Agustus 2026.

"Syukur alhamdulillah pembayaran dari Kemensos sudah diterima oleh PT Pos Indonesia," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Iskandar Kunaefi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia kemudian berterima kasih secara khusus kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang mengawal hal tersebut sehingga memberikan kepastian atas hak sekitar 59 ribu pekerja aktif dan pensiunan.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Iwan Suryanegara turut menyampaikan apresiasi terhadap upaya DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Badan Pengelola Investasi Data Anagata Nusantara (BPI Danantara), dan secara khusus kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.

"Mewakili seluruh pekerja dan pengurus PT Pos Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dasco yang telah memperjuangkan hak pekerja sehingga pekerja mendapatkan hak dan terlindungi pekerjaannya," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI menerima aspirasi dari perwakilan PT Pos Indonesia pada 26 Agustus 2026.

Dalam pertemuan itu, pekerja PT Pos Indonesia menyampaikan kekhawatiran terhadap hak dan masa depan perusahaan di tengah tekanan keuangan.

Komisi VI DPR RI kemudian mendorong percepatan pencairan tagihan PT Pos Indonesia kepada Kemensos sejumlah Rp158 miliar yang berdasarkan hasil audit.

Sementara itu, Dasco mengatakan pembayaran tagihan senilai ratusan miliar rupiah itu seharusnya tidak berlarut-larut.

Oleh sebab itu, dia mengatakan DPR RI berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar pembayaran kepada PT Pos Indonesia dapat terealisasi.

"Penyelesaian persoalan PT Pos Indonesia tidak cukup berhenti pada pencairan pembayaran. DPR akan terus mengawal agar persoalan serupa tidak kembali berdampak terhadap hak-hak pekerja di kemudian hari," kata Dasco.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PT Pos Indonesia apresiasi DPR usai terima pembayaran Rp158 miliar