Kemenimipas salurkan bantuan korban gempa Flores di Manggarai

Jumat, 4 September 2026 12:57 WIB

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi yang mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memantau kondisi di Rutan Kelas IIB Ruteng, Kamis (3/9). ANTARA/Ist

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyalurkan bantuan hasil donasi seluruh jajarannya bagi masyarakat dan petugas yang terdampak gempa Flores di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi yang mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Rutan Kelas IIB Ruteng, Kamis (3/9).

"Pak Menteri menekankan pentingnya kehadiran negara bagi masyarakat maupun jajaran Kemenimipas yang terdampak bencana, karena itu pemantauan dan penanganan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi dilanjutkan dengan memastikan kebutuhan pemulihan di lapangan segera ditindaklanjuti, " kata Mashudi.

Bantuan logistik yang disalurkan mencakup 20 ton beras, 2.000 selimut, 1.000 liter minyak goreng, 1.000 kilogram gula pasir, 1.000 tray telur, 1.000 dus mi instan, serta obat-obatan dan multivitamin.

Dukungan berupa penyerahan bantuan tersebut juga melibatkan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenimipas dan Persatuan Ibu-ibu Pemasyarakatan (PIPAS).

Penyaluran bantuan menyasar masyarakat terdampak gempa, jajaran Rutan Kelas IIB Ruteng, warga binaan pemasyarakatan (WBP) beserta keluarga, serta pihak terdampak di Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo.

“Pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan dan pemulihan pascabencana dapat segera ditindaklanjuti secara tepat dan terkoordinasi. Kami ingin memastikan jajaran, Warga Binaan, dan masyarakat yang terdampak bencana tidak sendiri dalam menghadapi kondisi ini,” terang Mashudi.

Usai penyerahan bantuan, Dirjenpas bersama jajaran Kantor Wilayah Ditjenpas NTT meninjau langsung kondisi Rutan Kelas IIB Ruteng yang mengalami kerusakan fisik akibat gempa pada 15 Agustus 2026.

Hasil penilaian awal menunjukkan sejumlah bagian bangunan rutan mengalami kerusakan berat, sehingga memerlukan rekonstruksi bangunan secara menyeluruh dan data hasil penilaian fisik tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebutuhan penanganan fasilitas serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Mashudi meminta Direktorat Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Pemasyarakatan (SSPP) segera menindaklanjuti kebutuhan sarana dan prasarana Rutan Ruteng, agar pelayanan kepada WBP tetap berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan, termasuk proses pemberian remisi.

Kepala Kanwil Ditjenpas NTT Decky Nurmansyah mengatakan jajarannya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat penanganan Rutan Ruteng.

“Kondisi Rutan Ruteng membutuhkan dukungan dan tindak lanjut, terutama pada bagian bangunan yang terdampak gempa. Kami akan terus berkoordinasi dan menyampaikan kondisi di lapangan agar penanganannya dapat segera dilakukan,” ujar Decky.

Pada hari yang sama Mashudi juga meninjau lahan milik Kemenimipas di Labuan Bajo seluas sekitar 3,3 hektare yang sedang dalam proses penyesuaian administrasi serta status pertanahan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kemenimipas.

Mashudi meminta proses administrasi aset tersebut terus dikawal hingga tuntas dan seluruh tahapan dilakukan sesuai ketentuan, agar aset negara yang telah dialihkan dapat segera memiliki status administrasi yang jelas dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.