Andi Widjajanto paparkan dinamika demokrasi Indonesia di Forum CALD 2026

Jumat, 4 September 2026 16:58 WIB

Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45 Andi Widjajanto dalam ajang CALD Conference 2026, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9). ANTARA/Ist

Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45 Andi Widjajanto memaparkan dinamika dan tantangan resiliensi demokrasi Indonesia saat menjadi panelis utama dalam ajang CALD Conference 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat.

Andi mengungkapkan fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, melainkan dilegalkan lewat instrumen hukum formal (autocratic legalism).

Ia mengkritik lemahnya benteng demokrasi akibat revisi sejumlah undang-undang penting serta rendahnya rasio pajak nasional yakni sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Mantan Gubernur Lemhannas tersebut juga membeberkan anomali dinamika politik pasca-Pemilu 2024, di mana tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap pemerintah sempat merosot tajam di Juli-Agustus 2026 (menyentuh 20 persen), dibandingkan Oktober 2024-Agustus 2025 (di atas 80 persen).

Baca juga: Hasto dorong pelembagaan Parpol di Yogyakarta untuk perkuat demokrasi

Di tengah dinamika tersebut, Andi menyoroti hadirnya dua sekutu baru penjaga demokrasi, yakni reaksi pasar global serta masifnya gerakan satire digital dan kecerdasan buatan (AI) yang diusung masyarakat sipil.

Ia menegaskan bahwa konsolidasi utama untuk menyelamatkan resiliensi demokrasi dari dalam negeri sangat bergantung pada peran aktif kelompok perempuan dan generasi muda.

"Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengkonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni Perempuan dan Generasi Muda atau Youth," pungkas Andi.

Diskusi internasional tersebut turut diisi oleh pandangan politisi Filipina dan Thailand terkait tantangan parlemen serta peradilan di negara masing-masing, sebelum diakhiri dengan penyerahan plakat oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.