Pemerintah pusat percepat rekonsiliasi pascakonflik Jayawijaya

Minggu, 13 September 2026 15:24 WIB

Bupati Jayawijaya Atenius Murip dan Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom menghadiri Rakor II yang diinisasi Menteri Polkam RI Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Dr Heri Wiranto, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo (zoom), Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang (zoom), Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Paulus Waterpauw, berbagai perwakilan baik dari Kementerian maupun Lembaga di antor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. ANTARA/HO-Humas Pemkab Jayawijaya

Wamena (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian mempercepat proses rekonsiliasi pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dengan mengutamakan kecepatan dan akurasi data.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu, mengatakan percepatan pengumpulan data diperlukan agar proses rekonsiliasi dapat segera dilakukan.

“Kecepatan mengumpulkan data dan jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama lagi untuk proses rekonsiliasi. Semua instansi kementerian berfokus pada isu dan satu data, yakni sesuai surat masuk Bupati Jayawijaya,” katanya.

Pemerintah pusat membahas langkah tersebut melalui rapat koordinasi II lintas kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Djamari mengatakan kementerian terkait telah menyatakan kesiapan mengambil bagian sesuai bidang masing-masing, termasuk dalam penanganan gedung pendidikan, tempat ibadah, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang rusak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan akurasi data menjadi hal penting dalam proses rekonsiliasi pascakonflik sosial di Jayawijaya.

“Data ini harus diperoleh melalui kerja sama dinas teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujarnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi kementerian yang terlibat langsung dan menyatakan kesiapan membantu proses rekonsiliasi pascakonflik di Kabupaten Jayawijaya.

Ia juga meminta dukungan Kementerian Sosial dalam pemberian santunan sosial bagi keluarga korban meninggal dunia agar masyarakat terdampak merasakan perhatian dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Bupati Jayawijaya Atenius Murip mengajak masyarakat tetap bersabar dan mendoakan agar seluruh tahapan rekonsiliasi yang sedang diproses pemerintah pusat dapat berjalan dengan cepat.

“Kami berharap dalam proses dan tahapan ini rakyat Jayawijaya agar tetap sabar dan mendoakan segala proses yang berjalan cepat di pusat,” ujarnya.

Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka mengapresiasi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang berkomitmen menangani situasi di Wamena setelah konflik pada Mei secara serius.

Menurut dia, komitmen bersama tersebut menjadi tolok ukur pelaksanaan penanganan di lapangan sekaligus diharapkan dapat mencegah konflik susulan.

“Kami berpesan agar data yang dibutuhkan segera ditindaklanjuti secepatnya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder teknis tingkat kabupaten,” katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah pusat kebut rekonsiliasi pascakonflik Jayawijaya