Legislator minta Kemendikbud-pemda buat program penurunan kekerdilan

id Stunting,Kekerdilan,Pidato Kenegaraan,Komisi IX DPR RI,Dede Yusuf

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf saat ditemui di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Jumat (16/8/2019). (ANTARA/Aditya Ramadhan)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta kementerian dan lembaga,  mulai dari Kemendikbud hingga pemerintah daerah juga dapat membuat  program penurunan angka kekerdilan pada anak atau stunting.

"Stunting harus dikeroyok juga dengan anggaran Kemendikbud, dana desa atau anggaran desa, dan juga anggaran pemerintah daerah," kata Dede ditemui usai menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden RI  di kompleks parlemen Senayan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, setiap pemimpin daerah juga harus bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakatnya termasuk berupaya dalam menekan angka kekerdilan di wilayahnya.
Baca juga: DPMK: dana desa Biak dapat dialokasikan pencegahan stunting balita

Pemerintah daerah, kata Dede, juga harus bersama-sama menjalankan program promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan, serta sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan kekerdilan pada anak.

Dede mengemukakan masalah kekerdilan yang saat ini mencapai 30,8 persen di Indonesia tidak bisa diintervensi hanya lewat pemenuhan gizi masyarakat, melainkan juga aspek lain seperti kesehatan lingkungan dan edukasi.

"Informasi yang tidak sampai kepada masyarakat kita, yang katakanlah di daerah periferal, pendidikan yang juga masih belum maksimal masalah soal kesehatan, penjagaan lingkungan itu yang menyebabkan juga salah satunya," kata Dede.

Oleh karena itu menurut Dede, penanganan masalah stunting yang dilakukan pemerintah bukan hanya intervensi gizi saja, tapi juga soal pendidikan dan juga bagaimana melakukan fungsi preventif promotif secara merata di seluruh wilayah.
Baca juga: Bank Dunia kagumi cara Indonesia tangani kasus kekerdilan anak

Kementerian Pendidikan diminta untuk menyampaikan informasi dan edukasi masyarakat mengenai kekerdilan sejak di sekolah. Sedangkan perbaikan fasilitas kesehatan lingkungan di desa-desa harus dianggarkan secara khusus dari anggaran desa.

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dalam rapat Paripurna bersama DPR dan DPD RI menegaskan untuk menurunkan angka stunting sehingga SDM Indonesia di masa depan bisa menjadi generasi yang premium.

Presiden mengatakan pemerintah akan memperluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar ke seluruh pelosok tanah air. Jokowi menekankan pada peningkatan kualitas kesehatan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat.
Baca juga: Ketua DPR ingatkan pemerintah atasi gizi buruk


Pewarta : Aditya Ramadhan
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar