"Kalbar saat ini juga sudah melakukan efisiensi anggaran, khususnya pada perjalanan dinas bagi pegawai dan kita berhasil menekan anggaran perjalanan dinas dari Rp244 miliar menjadi hanya Rp80 miliar, artinya ada seratus miliar lebih yang berhasil kita hemat," kata Sutarmidji di Pontianak, Sabtu.
Dia meyakini, penghematan anggaran untuk perjalanan dinas itu tidak akan menganggu kinerja pemerintahan, karena dirinya bukan menghambat jalannya pemerintahan, namun melakukan efisiensi dari anggaran yang dinilai tidak diperlukan.
"Contoh, jika akan melakukan pertemuan dengan pihak kementerian, tidak perlu sampai tiga empat orang yang pergi, cukup satu orang saja yang berangkat, bahkan kalau sudah menyimpan nomor kontak orang kementerian, tinggal telepon saja, tidak pelu sampai harus ke Jakarta," ujarnya.
Dengan penghematan anggaran tersebut, Pemprov Kalbar akan menggunakannya untuk belanja langsung yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan sarana sosial yang ada di Kalbar, khususnya dalam mempercepat terwujudnya desa mandiri di provinsi itu.
"Demikian dengan penghematan anggaran di DPRD, saya harap kawan-kawan di dewan juga bisa memaklumi ini. Untuk studi banding yang tidak perlu atau pembahasan perda yang bertele-tele saya rasa juga bisa dilakukan penghematan," katanya.
Menurutnya, dalam kondisi anggaran yang sangat terbatas, dia meminta semua pihak dapat melakukan efisiensi dan tidak menjadikan itu sebagai masalah. "Saya mengharapkan ini bisa dimaklumi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," katanya.
Sebelumnya, saat menyampaikan pidato kenegaraaann dalam Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Gedung MPR RI, Presiden Jokowi mengatakan kepada jajaran eksekutif dan legislatif agar lebih efisien menggunakan anggaran dalam melakukan studi banding.
"Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita. Mau ke Amerika bisa lihat di sini," katanya sambil menunjuk ke ponselnya, dalam pidato kenegaraan, Jumat (16/8).
Jokowi mengatakan di Indonesia juga bisa dilakukan studi, tidak harus ke luar negeri. Anggaran negara menurut Jokowi harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat.
Oleh karena itu ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, Permen atau pun Perda yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi.
"Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat," ujar Jokowi.
Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan juga menurut Presiden, jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan, tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan.
"Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat," katanya.
Baca juga: Tunjukkan "smartphone", Jokowi nilai bisa efisiensi studi banding
Baca juga: Presiden minta efisiensi belanja untuk program prioritas
Baca juga: Mensesneg: Presiden pertimbangkan efisiensi setiap kunjungan
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
