Dhaka (ANTARA) - Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan otoritas Bangladesh, Selasa, mulai berkonsultasi dengan sedikitnya 3.000 pengungsi Rohingya di Myanmar untuk menentukan apakah mereka ingin kembali ke kampung halaman, kata para pejabat, ketika upaya repatriasi baru diluncurkan.

Lebih dari 730.000 warga Rohingya lari mengungsikan diri dari Rakhine ke negara tetangga, Bangladesh, setelah tindakan keras yang dipimpin militer dilancarkan pada Agustus 2017. PBB mengatakan tindakan militer itu dilakukan dengan "niat genosida". Banyak pengungsi menolak untuk kembali karena takut kekerasan akan terjadi lagi.

Baca juga: PBB simpulkan pembersihan etnis Rohingya terus berlangsung
 
Baca juga: AS resmi sebut Myanmar lakukan "pembersihan etnis" terhadap Rohingya

Myanmar telah mengizinkan 3.450 orang untuk kembali, dari daftar lebih dari 22.000 yang disodorkan oleh Bangladesh, kata pihak berwenang.

"Survei dimulai hari ini," Louise Donovan, juru bicara UNHCR di distrik Cox's Bazar  di Bangladesh, mengatakan kepada Reuters.

"Pemerintah Bangladesh dan UNHCR bersama-sama akan meminta para pengungsi ini untuk maju dan membahas opsi pemulangan."

Badan tersebut akan mengadakan wawancara rahasia kedua dengan orang-orang yang menyatakan ingin kembali, tambahnya. Wawancara dilakukan guna membahas niat mereka serta memastikan keputusan itu dilakukan secara sukarela, katanya.

"Mereka akan diminta untuk mengisi formulir pemulangan sukarela," tambahnya.

Seorang wakil dari upaya bantuan pengungsi Bangladesh juga akan menghadiri wawancara, kata seorang pejabat pemerintah.

"Badan pengungsi PBB telah mulai mewawancarai orang orang Rohingya yang ada di dalam daftar," Mohammad Abul Kalam, komisaris bantuan dan repatriasi pengungsi negara itu, mengatakan melalui telepon.

"Pusat transit, fasilitas transportasi. Semua sudah siap untuk memulai pemulangan pada hari Kamis," tambahnya. 
 
Suasana pengungsian etnis Rohingya di pengungsian. (Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)
 
Dewan Keamanan PBB pada Rabu (21/8) akan secara tertutup membahas rencana repatriasi terbaru. Pembahasan digelar atas permintaan Belgia, Inggris, Prancis, Jerman dan Amerika Serikat, kata para diplomat.

Pekan lalu, juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan para pejabat telah memeriksa daftar pengungsi untuk menentukan apakah mereka pernah tinggal di Myanmar dan terlibat dalam serangan terhadap militer.

Penumpasan tahun 2017 diawali dengan serangan terhadap pasukan keamanan oleh para pemberontak yang menyebut diri mereka Pasukan Keselamatan Arakan Rohingya, yang oleh Myanmar diklasifikasikan sebagai organisasi teroris.

Upaya sebelumnya, untuk membujuk Rohingya agar pulang ke Rakhine, gagal karena ditentang oleh para pengungsi. Sebuah upaya pada November ternyata menebarkan ketakutan dan kebingungan di kamp-kamp, dan akhirnya gagal setelah diprotes pengungsi.

Sumber: Reuters

Baca juga: AS jatuhkan sanksi ke jenderal Myanmar terkait pembersihan etnis

​​​​​​​Baca juga: Tim PBB nilai ASEAN lambat atasi pelanggaran HAM Etnis Rohingya

​​​​​​​

Bantuan kemanusiaan berkesinambungan untuk Rohingya

Penerjemah: Maria D Andriana
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019