Jaksa Agung: Tidak ada kompromi untuk jaksa terlibat korupsi

id jaksa agung,muhammad prasetyo,peresmian gedung

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ketika menyampaikan sambutannya dalam acara peresmian pembangunan gedung Kejati NTB dan Kejari Mataram di Jalan Langko, Kota Mataram, Jumat (23/8/2019). (ANTARA/Dhimas BP)

Mataram (ANTARA) - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan, tidak ada kata kompromi untuk jaksa yang ikut terlibat dalam kasus korupsi.

"Kita tidak ada kata kompromi, makanya saya perintahkan untuk oknum jaksa yang saat itu masih dipanggil dan diharapkan datang ke KPK, itu saya katakan diantarkan saja langsung," kata Jaksa Agung di Mataram, Jumat.

Jaksa Agung mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri peresmian pembangunan gedung Kejati NTB dan Kejari Mataram, di Jalan Langko, Kota Mataram.

Hal itu diungkapkannya menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (19/8) lalu di Yogyakarta, terkait kasus suap lelang proyek pengadaan drainase di Pemkot Yogyakarta.

Baca juga: Kejati DIY sebut kasus OTT jaksa murni karena perbuatan pribadi

Dalam kasus tersebut dua jaksa telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Seorang jaksa dari Kejari Yogyakarta Eka Safitra yang merupakan anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Kemudian yang kedua adalah Satriawan Sulaksono, jaksa dari Kejaksaan Negeri Surakarta, yang belakangan diantarkan langsung ke penyidik KPK oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan S. Maringka.

Baca juga: KPK: OTT jaksa Kejari Yogyakarta terkait suap proyek

Berkaca dari kasus tersebut, Prasetyo mengatakan bahwa jaksa yang bertugas di seluruh daerah mencapai 10.000 lebih.

Namun demikian, dia tidak memungkiri masih ada jaksa yang masih menggunakan paradigma lama dengan kerja asal-asalan, suka menyalahgunakan kewenangan, dan mengambil kesempatan dalam menangani sebuah kasus.

"Ini (paradigma lama) yang harus ditinggalkan, sudah bukan jamannya lagi. Semua tenaga, pikiran dan waktu kita semata-mata harus didedikasikan untuk mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan kita," ujarnya.

Baca juga: Lima orang hasil OTT Yogyakarta diperiksa di gedung KPK

Dari kasus OTT KPK tersebut dia mengharapkan masyarakat untuk tidak memunculkan persepsi buruk terhadap program TP4D.

"Jadi yang salah itu bukan program TP4D, tapi manusia pelaksananya itu, satu dua orang itu. Karena itu saya katakan, tidak pernah ada kompromi kita," ucapnya.


Pewarta : Dhimas Budi Pratama
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar