GSK serukan jalan damai selesaikan persoalan Papua

id Persoalan Papua,Demo di Manokwari dan Sorong,Seruan damai di Papua,Jokowi

Mahfud MD bersama aktivis Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) menyampaikan seruan damai untuk Papua. Seruan tersebut disampaikan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/8/2019). (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) menyerukan kepada semua pihak untuk mengedepankan jalan damai melalui dialog dalam menyelesaikan persoalan di Papua yang memanas pada pekan ini.

Seruan tersebut disampaikan Ketua GSK, Prof Mahfud MD kepada pers, di Jakarta, Kamis. Pada kesempatan tersebut hadir juga tokoh-tokoh masyarakat anggota GSK antara lain Romo Magnis Suseno, Prof Quraish Shihab, Prof Alwi Shihab, Prof Komarudin Hidayat, Romo Benny Susetyo, Simon Patrice Morin, Shinta Nuriyah Wahid, dan Alissa Wahid.

Baca juga: Presiden instruksikan Kapolri tindak tegas pelaku rasisme

Baca juga: Jokowi undang tokoh Papua ke Istana Kepresidenan pekan depan


GSK juga mendorong TNI dan Polri dapat menindak tegas oknum aparat yang diduga menyampaikan ucapan rasis dan diduga memicu kericuhan di Papua.

"Kita menyerukan kepada semua pihak, kepada pemerintah, aparat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh gerakan, untuk melakukan pendekatan dialog yang konstruktif dan persuasif," katanya.

Mahfud mengingatkan semua pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, karena dapat mencemaskan dan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut Mahfud, adanya aksi demo yang diwarnai kekerasan dapat meresahkan masyarakat, melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, serta mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. "Karena itu, demo dan kekerasan ini harus segera dihentikan melalui pendekatan dialog yang persuasif," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi sebut kondisi di Papua sudah kembali normal

Pada kesempatan tersebut, Mahfud juga mengingatkan TNI dan Polri agar oknum pelaku diskriminasi ras ini ditindak tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah suasana di Papua tenang, menurut Mahfud, baru kemudian disisir persoalannya, dan dilakukan penegakan hukum kepada oknum yang melakukan pelanggaran hukum. "Hukum harus ditegakkan secara adil. Oknum pelaku pelanggaran hukum, harus diproses," katanya.

Dalam persoalan ini, menurut dia, oknum yang memicu timbulnya sentimen rasis ini agar diproses hukum. Papua, kata dia, adalah bagian dari Indonesia. Papua adalah bagian dari Tanah Air Indonesia, sehingga masyarakat Papua harus mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama.

Pada kesempatan tersebut, GSK juga menyampaikan lima poin seruan dalam menyikapi perkembangan situasi di Papua, yang dibacakan oleh Alissa Wahid.

Kelima poin itu, pertama, semua pihak untuk menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua.

Baca juga: Presiden Jokowi harapkan Papua Barat damai

Kedua, pemerintah termasuk TNI-Polri perlu mengedepankan dialog konstruktif bersama tokoh-tokoh Papua untuk mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan masyarakat Papua dan NKRI.

Ketiga, semaksimal mungkin pemerintah mengambil tindakan damai yang cepat, terencana, dan tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak jatuh korban lagi.

Keempat, pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas oknum pelaku rasisme yang memicu kerusuhan dan mencegah terjadinya lagi kejadian serupa.

Kelima, semua komponen bangsa selalu menjunjung tinggi persamaan derajat sebagai sesama bangsa Indonesia, mencegah terjadinya tindakan diskriminatif, menghargai local values.

Baca juga: Wapres JK harap warga Papua terima permintaan maaf pejabat Jatim

 

Pewarta : Riza Harahap
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar