Kapasitas Koperasi-UMKM ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi akan melesat

id koperasi,umkm,pertumbuhan ekonomi

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan saat memberikan paparan terkait strategi pengembangan KUMKM pada acara Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi dan UKM 2019 yang disinergikan dengan Rakernas Khusus ICSB Indonesia, di Kota Denpasar, Bali, Jumat (23/8/2019). (Dok Kemenkop UKM)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menyatakan bahwa bila kapasitas koperasi dan UMKM ditingkatkan, maka ke depannya juga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Rully Indrawan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengungkapkan bahwa bila kapasitas usaha mikro yang jumlahnya mencapai 62 juta, meningkat sebesar 30 persen dan usaha kecil meningkat kapasitas usahanya 10 persen, maka akan mampu memberikan dampak pada peningkatan perekonomian nasional sebesar 7-9 persen.

"Oleh karena itu, kita akan terus melakukan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja KUMKM di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, ujar dia, dengan meningkatkan kapasitas usaha pelaku usaha mikro dan kecil, juga akan berimbas pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Lebih dari itu, lanjutnya, hal tersebut juga dinilai akan mewujudkan apa yang kita namakan pemerataan pembangunan.

"Kita sangat berharap kontribusi dari usaha mikro dan kecil," ujat Rully.

Rully menambahkan, semua itu sudah ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM, serta pengembangan KUMKM di Indonesia.

Ia juga mengatakan, Kemenkop dan UKM akan aktif melakukan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, serta lembaga masyarakat sipil hingga pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Sebelumnya, Rully Indrawan mengajak kalangan kepala daerah, dalam hal ini bupati dan walikota untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam membantu mengembangkan usaha mikro di masing-masing daerahnya.

"Mikro itu kan ada di kabupaten dan kota, usaha kecil ada di provinsi, dan usaha menengah ada di tingkat nasional. Karenanya, dengan kewenangan yang ada, bupati atau walikota harusnya memberikan dukungan kepada usaha mikro di daerahnya, terutama menyangkut akses permodalannya," katanya.

Menurut dia, bupati perlu memberikan perhatian besar kepada usaha mikro ini dengan memberikan akses permodalan, tetapi tentu saja Pak Bupati tidak bisa sendirian, diperlukan bantuan dari berbagai kalangan.

Apalagi, ujar Sesmenkop UKM, jumlahnya cukup besar, yakni 62 juta UMKM di seluruh Indonesia.

Baca juga: BI prediksi pertumbuhan ekonomi nasional 2019 capai 5,2 persen

Baca juga: Kemenkop: kapasitas lembaga penjamin UMKM daerah memprihatinkan

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar