"Penandatanganan perjanjian dalam upaya pemberian insentif bagi desa-desa yang berkomitmen melaksanakan program pengurangan emisi berbayar Forest Carbon Partnership Fasility," kata Konsultan Program FCPF Carbon Fund, I Wayan Sudartana dalam paparannya saat rapat bersama KLHK dan Biro Ekonomi Setprov Kaltim, di Kantor Gubernur di Samarinda, Selasa.
Penerapan program tersebut, lanjut Wayan nantinya desa-desa yang memiliki lahan penghijauan cukup banyak akan diberikan insentif sebagai apresiasi atas kinerja mendukung program pengurangan emisi karbon di Kaltim.
Menurut Wayan, agenda penandatanganan program tersebut akan dilaksanakan pada 9 – 11 September 2019 di Kaltim.
Ia menambahkan, dalam kunjungan kerjanya ke Kaltim tim dari Bank Dunia tersebut sekaligus melakukan peninjauan ke kawasan Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dijadikan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara.
Ia menjelaskan bahwa rombonganakan turun langsung ke lapangan guna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kukar.
“Karena desa tersebut dinilai memiliki banyak lahan penghijauan sehingga perlu dilakukan peninjauan langsung ke lapangan,” sebutnya.
Selain agenda penandatangan dan kunjungan ke Calon Ibu Kota Negara, dalam kunjungannya pihak Bank Dunia akan menggelar seminar atau rapat rapat yang dilaksanakan di Hotel Bumi Senyiur Samarinda.
"Pembukaan kegiatan seminar rencananya dihadiri Gubernur Kaltim dan diharapkan memberi motivasi daerah daerah untuk lebih mengedepankan lahan penghijauan," kata I Wayan Sudartana.
Baca juga: Pemprov Kaltim persiapan "Program Pengurangan Emisi Karbon"
Baca juga: Kaltim pelaksana program pengurangan emisi karbon gas rumah kaca
Baca juga: Kaltim siap terapkan program pengurangan emisi berbayar Bank Dunia
Pewarta: Arumanto
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2019
