Kementerian PUPR dorong digitalisasi benahi kinerja sektor konstruksi

id kementerian pupr,sektor konstruksi,sdm unggul indonesia maju

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin. (Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong penerapan digitalisasi informasi rantai pasok industri material dan peralatan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kecepatan dan kualitas hasil yang diharapkan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kuncinya adalah seluruh stakeholder rantai pasok berkoordinasi untuk bekerja sama dalam rangka melakukan pemetaan registrasi data-data yang mereka miliki," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia,  pemerintah mendukung dari sisi regulasi dan data-data dari pemerintah.

Baca juga: Bekraf dorong kontribusi industri kreatif digital di Kalbar

"Itu gunanya informasi digital sehingga mempermudah menginformasikan kepada masyarakat yang menggunakan material dan peralatan yang ada di Indonesia, kalau tidak ada kita juga kesulitan," katanya.

Syarif menuturkan selama ini kinerja rantai pasok industri konstruksi di Indonesia masih menemui berbagai tantangan di antaranya kompleksitas industri konstruksi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, pembinaan rantai pasok yang masih terfragmentasi di berbagai kementerian/lembaga/instansi.

Selain itu, ujar dia, masih terjadi kelangkaan dan kemahalan material dan peralatan konstruksi, tingginya ketergantungan impor, sistem logistik belum merata, serta belum adanya regulasi khusus mengatur rantai pasok terkait hal tersebut.

Baca juga: LLDIKTI kembangkan sistem informasi layanan terpadu digital

Terakhir, lanjutnya, masih belum adanya informasi antara kebutuhan permintaan dan pasokan yang akurat dan komprehenshif.

"Untuk mengurai isu tersebut, maka dibutuhkan sistem rantai pasok yang responsif dan dinamis dengan membangun konsep Agile Supply Chain Management atau kemampuan organisasi merespons secara cepat dan dinamis perubahan kebutuhan pasar dan tuntutan ekonomi, baik dari segi volume dan jenis," ujar Syarif.

Syarif mencontohkan dari peta keseimbangan suplai dan permintaan material dan peralatan konstruksi pada tahun 2019, Pulau Kalimantan menunjukkan defisit untuk kebutuhan aspal Buton, baja, beton pracetak, dan beton prategang. Sementara di Sumatera, tidak tercatat adanya defisit material dan peralatan konstruksi.

"Penguatan rantai pasok industri material dan peralatan konstuksi diperlukan agar industri material dan peralatan konstruksi tidak lagi tersentralisasi di Pulau Jawa dan Sumatera," ujarnya.

Informasi ini diharapkan dapat memperkuat saluran distribusi untuk mengembangkan jaringan wilayah potensial yang merata di setiap wilayah.

Selain itu, demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas rantai pasok konstruksi, material konstruksi ke depan bisa dikirim dalam bentuk jadi atau setengah jadi untuk menekan indeks kemahalan konstruksi yang menonjol.

Sebelumnya, Kementerian PUPR juga mendukung visi Indonesia Maju sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo antara lain dengan menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul sektor konstruksi yang lebih produktif dan berdaya saing.

Baca juga: Khatib ajak umat Islam bijak kelola teknologi informasi digital

"HUT Ke-74 RI mengangkat tema SDM Unggul Indonesia Maju. Terkait itu, kami ingin ASN PUPR menjadi SDM yang unggul, meninggalkan zona nyaman dan terus meningkatkan kapasitas masing-masing serta selalu siap berkompetisi secara positif," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Basuki Hadimuljono mengingatkan pidato Presiden Joko Widodo di Sentul, Jawa Barat, pada 14 Juli lalu telah mengemukakan mengenai visi Indonesia Maju, yang di dalamnya juga menegaskan bahwa selain SDM unggul, pembangunan infrastruktur juga menjadi visi Indonesia ke depan yang lebih produktif dan berdaya saing.

Ia mengungkapkan, untuk regenerasi organisasi SDM, ASN Kementerian PUPR kelahiran 1965 hingga 1975 saat ini telah diusulkan oleh para Pejabat Tinggi Madya untuk menjadi Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II.

Menteri Basuki menambahkan amanah yang semakin berat yang harus dilaksanakan Kementerian PUPR juga membutuhkan persatuan, kerja sama, keterbukaan dan keikhlasan.

Baca juga: Darmin: perkembangan teknologi informasi ciptakan ekonomi digital

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar