Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis siang, mengatakan bahwa untuk jumlah angka serapan dana publik itu hingga Agustus 2019, harus dipastikan lagi pada Direktur Keuangan Transjakarta, Welfizon Yuza.
"Angka serapannya harus dipastikan ke Dirkeu, silahkan dipastikan. Tapi begini kira-kira, dari Rp3,2 triliun itu, setengahnya buat belanja operator. Jadi di model bisnis kami, ada armada yang dioperasikan oleh kami dan ada juga oleh operator, itu kami bayar per kilometer mereka jalan," kata Agung Wicaksono.
Baca juga: TransJakarta targetkan pendapatan Rp100 miliar dari nontiket
Adapun setengahnya lagi, kata Agung, digunakan untuk biaya-biaya tak terduga (overhead), biaya Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran (marketing) hingga ekspansi perusahaan.
"Akan tetapi, nilai serapan PSO tiap bulan berbeda-beda peruntukannya, tergantung porsinya, gak linier setiap bulan sama. Tergantung dari jumlah armada yang dioperasikan, operator yang integrasikan. Tapi sejak awal sudah ada serapannya," ucap Agung.
Untuk mengkonfirmasi jumlah serapan dana tersebut, Antara berusaha menghubungi Direktur Keuangan Transjakarta, Welfizon Yuza, sejak Rabu petang dan pada malam hari baru tersambung.
Saat itu, Welfizon mengatakan dirinya tidak mengetahui angka pasti serapan karena sudah berada di rumah dan menjanjikan Kamis ini untuk memberitahukan datanya.
Baca juga: Pengguna TJ tembus 851.902 saat sosialisasi perluasan ganjil genap
"Waduh saya belum cek data nih, besok pas di kantor. Mungkin agak siang deh, pagi saya ketemu orang dulu. Oke jam 11:00 WIB ya," kata Welfizon Rabu malam.
Hingga akhirnya berita ini ditulis pada Kamis sekitar pukul 20:30 WIB, Antara belum bisa menghubungi Welfizon, kendati sudah mencoba menghubungi sejak waktu yang dijanjikan.
Alokasi subsidi atau PSO DKI Jakarta diketahui sebesar Rp4,84 triliun pada lima perusahaan milik daerah (Badan Usaha Milik Daerah) DKI Jakarta dan berada dalam kelompok belanja tidak langsung APBD Jakarta dengan total sebesar Rp34,509 triliun.
Rincian subsidi itu diperuntukkan subsidi transportasi pada PT Transportasi Jakarta sebesar Rp3,21 triliun, subsidi pangan kepada PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya Rp636 miliar.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta imbau warga gunakan transportasi umum untuk ke HI
Kemudian subsidi transportasi angkutan perkeretaapian MRT Jakarta untuk PT MRT Jakarta Rp672 miliar dan subsidi transportasi angkutan kereta LRT Jakarta untuk PT Jakarta Propertindo Rp327 miliar.
Hingga akhir Agustus 2019, Badan Perencanaan dan Pendapatan Belanja Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta mencatat serapan anggaran subsidi dalam belanja tidak langsung APBD DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp1,25 triliun dari alokasi sebesar Rp4,84 triliun.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
