Kami melihat usulan revisi UU KPK semangatnya untuk memperbaiki kinerja KPKJakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto optimistis bahwa langkah DPR RI mengetujui usulan merevisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK semangatnya untuk perbaikan kinerja lembaga anti-rasuwah itu agar semakin baik.
"Kami melihat usulan revisi UU KPK semangatnya untuk memperbaiki kinerja KPK," kata Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.
Baca juga: KPK akan surati Presiden soal adanya usulan revisi UU KPK
Baca juga: KPK harapkan Presiden bahas terlebih dahulu soal revisi UU KPK
Menurut Hasto, seluruh fraksi di DPR RI sepakat mengusulkan revisi UU KPK, itu artinya ada keinginan bulat dari DPR RI untuk melakukan perubahan pada pemberantasan korupsi.
"Perubahan itu dilakukan melalui evaluasi. Dari evaluasi itulah bisa dilihat bagaimana semangatnya untuk perbaikan," katanya.
PDI Perjuangan, menurut Hasto, memandang usulan revisi UU KPK itu ditujukan agar pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan legislatif semakin dikuatkan dan mengedepankan pencegahan tindakan korupsi.
Menurut dia, langkah DPR RI mengusulkan revisi UU KPK ini sejalan dengan pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di DPR RI, pada 16 Agustus lalu, untuk memperbaiki supremasi hukum dan pemberantasan korupsi.
Baca juga: Agus Rahardjo: KPK berada di ujung tanduk
Karena di masa lalu, lanjut Hasto, sebagian pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik, ada kelemahannya dalam wujud penyalahgunaan kekuasaan.
"Hal ini terlihat dari berbagai bentuk kepentingan politik yang mewarnai dari keputusan yang diambil. Pada saat bersamaan ada kasus-kasus yang tidak dilanjutkan. Jadi revisi ini semuanya dalam semangat untuk perbaikan," tegas Hasto.
Sebelumnya, pada rapat paripurna DPR, Kamis (5/9), pimpinan DPR RI telah menyetujui usulan revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR menjadu RUU usulan inisiatif DPR RI.
Baca juga: RUU KPK, Pengamat: kewenangan KPK teramputasi
Baca juga: Revisi UU KPK dinilai salahi ketentuan
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
