Anggota DPR komit ingin kuatkan kinerja pengawasan DPR

id Seleksi calon anggota BPK,Ujia kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK,Lembar Hasil Pemeriksaan BPK

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Tjatur Sapto Edy (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy berkomitmen untuk melakukan transformasi, reorientasi, dan modernisasi, pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menguatkan kinerja pengawasan DPR.

"Penguatan kinerja di BPK itu sekaligus untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," kata Tjatur Sapto Edy, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, audit yang dilakukan BPK dengan pendekatan konvensional selama ini adalah mengumpulkan dan menguji bukti yang relevan dan valid untuk menilai kesesuaian antara fakta yang ditemukan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

"Karena itu, perlu dilakukan transformasi dari pemeriksaan konvensional yang fokus pada kriteria, fragmented, serta berorientasi kepada yang telah terjadi di masa lalu, menjadi pemeriksaan yang komprehensif, holistik, serta relevan dengan kebutuhan dan berorientasi kepada kejadian di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang," kata Tjatur.

Baca juga: KP3-I nilai seleksi calon anggota BPK di DPR jadi polemik

Sebelumnya, saat uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK periode 2019-2024, Tjatur juga menyampaikan pesan yang sama kepada para calon anggota BPK di Komisi XI DPR RI.

Anggota Komisi VII DPR RI itu bertekad untuk memperbaiki kinerja anggota BPK agar pengawasan yang dilakukan anggota BPK terpilih periode 2019-2024 menjadi lebih baik.

Menurut dia, dalam pemeriksaan secara komprehensif maka auditor harus memperhatikan berbagai faktor penting terkait dengan lingkungan internal dan eksternal yang menjadi pemicu terjadinya gap antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

"Sementara, pemeriksaan holistik adalah pemeriksaan end to end dari suatu proses, kegiatan, dan program untuk dapat memahami keterkaitan permasalahan, sehingga rekomendasi penanganan dirancang untuk dapat mengatasi permasalahan secara tuntas tanpa menimbulkan masalah baru di bagian lain yang terkait," katanya.

Baca juga: Pimpinan DPR dinilai selamatkan kehormatan lembaganya

Pada kesempatan tersebut, Tjatur juga menyarankan BPK harus melakukan reorientasi fokus pemeriksaan, tidak hanya berfokus kepada peristiwa di masa lalu saja, tetapi juga peristiwa yang sedang berjalan dan antisipasi kemungkinan peristiwa di masa depan.

"Reorientasi ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan atas proses, kegiatan, dan program yang berada dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan yang telah selesai pelaksanaannya.

Sementara itu, dalam konteks pemeriksaan atas pengelolaaan keuangan negara, dia meminta, pemeriksaan yang dilakukan BPK harus mengemas informasi hasil pemeriksaan berdasarkan isu per sektor, program, tingkat pemerintahan, dan klasifikasi lainnya.

Baca juga: Asosiasi berharap seleksi Anggota BPK masukkan pemegang sertifikat CPA

"Dengan demikian tindakan penanganan atas suatu isu permasalahan tertentu dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi," terangnya.

Tjatur juga mendorong BPK melakukan modernisasi pemeriksaan dengan cara membangun dan mengembangkan sistem inovasi teknologi informasi yang modern untuk pemeriksaan, yang saling terintegrasi dalam institusi BPK maupun dengan entitas pemeriksaan.

Dia juga menyarankan agar segera direalisasikan web services BPK-DPR untuk menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara komprehensif dan up to date untuk memperkuat kinerja DPR terutama fungsi pengawasan pada awal masa sidang.

Pewarta : Riza Harahap
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar