Selama beberapa dekade Washington memberlakukan sanksi atas Khartoum dan mengisolasi Sudan dari masyarakat internasional. Sanksi-sanksi tersebut yang diberlakukan pada 1997, dicabut pada Oktober 2017 tetapi Washington tetap memasukkan Sudan dalam daftar negara yang diduga mensponsori terorisme, membuat para investor enggan berbisnis.
Direktur Pengkajian Ideologi dan Politik, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Berlian Helmy dan Direktur Eksekutif the Global Future Institute, Hendrajit memberikan pandangan mereka atas perubahan politik yang terjadi di Sudan,
Berlian mengatakan, diawali dengan adanya segregasi rasial yang diciptakan dan dimunculkan oleh rezim otoriter, pemerintah berkuasa yang menggulingkan Bashir dan seluruh pejabat lainnya keturunan ras Arab.
“Dengan demikian sentimen negatif terhadap ras Arab merebak,” kata Berlian.
Kemunculan rezim otoriter yang berkuasa merupakan buah dari konsekuensi naiknya rezim militer yang mengambil alih kekuasaan. Sejak itu kekuasaan pemerintah berada di tangan militer yang mendapat ruang dan rentang kekuasaan yang cukup luas.
Kemelut politik meluas hingga pertentangan etnis Arab dan non-Arab, yang diperparah dengan campur tangan Amerika Serikat dan sekutunya dalam menyikapi Rusia dan China yang memasok senjata kepada rezim pemerintah yang berkuasa. AS dan sekutunya memasok senjata kepada milisi bersenjata.
Terbukti bahwa kekuatan militer tidak berlangsung lama karena diambil alih oleh pemerintahan sipil, yang menimbulkan pertentangan antara sipil dan militer, yang pada akhirnya terbentuk sebuah dewan gabungan di antara kekuatan-kekuatan tersebut dengan ketua bergantian hingga pemilihan dapat diselenggarakan.
Berlian berpendapat, tergambar bahwa konflik horizontal yang kental akibat politik identitas dan primordialisme berdasarkan pembagian golongan sipil dan militer, dan pemisahan ras Arab dan non-Arab sebagai pembelajaran yang berharga bagi Indonesia sebagai negara yang rentan karena heterogen, untuk berhati-hati terhadap timbulnya friksi politik kepentingan golongan dan ras yang saling bertentangan.
Hindari keterpurukan
Hendrajit, yang merupakan pakar geopolitik, mengatakan setidaknya ada dorongan kuat baik dari elemen sipil maupun militer untuk menata ulang negara itu dari keterpurukan.
Alhasil pihak sipil dan militer memunculkan aktor-aktor terbaiknya dalam perundingan tentang transisi ke demokrasi, kata Hendrajit.
Sepertinya kedua komponen bangsa itu menyadari bahwa selama “pintu keluar gua tertutup reruntuhan,” aktor-aktor terbaik terhalang untuk tampil ke depan.
“Ini pelajaran dan hikmah buat negara kita sekarang. Bukan tentang transisi ke demokrasi sebab ini hanya tema dan momentum. Intinya adanya kesadaran untuk bangkit dan menata ulang negara,” katanya.
Sudan adalah sebuah negara di Afrika yang akhirnya menuju tahap baru kestabilan setelah Bashir terjungkal dari kursinya dan diambil alih militer negara tersebut pascademonstrasi dan revolusi rakyat selama beberapa bulan.
Dewan Berdaulat yang beranggota gabungan unsur-unsur dari militer dan sipil telah terbentuk, begitu juga perdana menteri baru telah dipilih yaitu DR. Abdalla Hamdok dan kemudian kabinet sipil diumumkan.
Media memberikan perhatian dan liputan khusus pada Asma Mohamed Abdalla, diplomat kawakan yang dipecat beberapa dekade lalu oleh Bashir. Ia merupakan wanita pertama yang jadi menteri luar negeri Sudan sementara negara itu menjalani masa peralihan menuju pemerintahan sipil.
Asma, yang dilahirkan tahun 1946, diambil sumpahnya pada Ahad sebagai anggota kabinet baru yang beranggota 18 menteri. Pengangkatan wanita itu merupakan bagian dari rencana PM Hamdok untuk memiliki sebuah pemerintahan yang terdiri atas teknokrat dan juga mencerminkan perimbangan gender.
Hamdok sendiri seorang berlatar ekonomi yang meniti karir di organisasi-organisasi internasional, sebagian besar sebagai deputi sekretaris eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika di Addis Ababa.
Perubahan-perubahan dari eskalasi politik menuju jalan demokratis telah membuka prospek cerah bagi Sudan yang ditandai dengan meningkatnya hubungan dengan masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat, Uni Eropa, Uni Afrika dan negara-negara Arab.
Capaian ini merupakan buah dan sumbangsih beberapa tokoh dan pihak yang terlibat di antaranya AS yang mengirim utusannya Donald Booth untuk bermediasi dengan kelompok-kelompok di Sudan. Ada pula Uni Afrika dengan Ethiopia yang berperan besar dalam proses ini yang diwakili oleh Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dan utusan Uni Afrika Mohamed El Hassan Ould Labbat.
Para analis dan pemerhati Sudan memprediksi bahwa Sudan sedang menuju tahapan baru dan membangun hubungan baru dengan berbagai pihak, yang ditandai dengan kunjungan yang dilakukan beberapa kepala negara seperti perdana menteri Jerman dan Inggris, demi maslahat rakyat dan kepentingan dalam negeri Sudan, terutama ekonomi dan membangun perdamaian.
Situasi politik dan keamanan yang tidak stabil di Sudan beberapa waktu lalu mengakibatkan perubahan politik, ditandai dengan bergabungnya aparat keamanan dengan para demonstran. Rakyat menuntut mantan Presiden Bashir untuk segera lengser, dan pembentukan dewan militer guna mengambil alih pemerintahan pada masa transisi.
Eskalasi terjadi begitu cepat dan berkembang menjadi kekerasan dan kekacauan karena sebagian demonstran memaksa untuk menduduki markas besar militer di tengah berlangsungnya proses negosiasi antara dewan militer dan para pihak oposisi Sudan.
Peran Penengah
Bentrokan terjadi dan tidak dapat dihindari yang mengakibatkan jatuhnya puluhan korban tewas dari pihak demonstran sehingga dibutuhkan penengah untuk mengatasinya,
Para penengah antara lain AS yang mengirimkan utusan khusus dan berupaya agar Sudan keluar dari krisis serta menyerukan para pihak yang ada untuk bersama-sama membentuk pemerintahan transisi. Uni Afrika dan perdana menteri Ethopia ikut turun tangan dan memimpin mediasi yang berhasil mengajak para pihak kembali ke meja perundingan.
Liga Arab turut melakukan intervensi dan kehadirannya untuk membantu proses negosiasi.
Para penengah tersebut berhasil mendekatkan pandangan para pihak di Sudan untuk menyamakan persepsi dan menyetujui kemitraan antara partai politik dan dewan militer untuk memimpin pada masa transisi selama tiga tahun dan membentuk dewan berdaulat memimpin negara secara bergantian dan pemerintahan sipil yang akan mengurus negara.
Kesamaan persepsi dan pandangan di antara para pihak dapat mewujudkan stabilitas dan ketenangan diawali dengan pembentukan Dewan Berdaulat yang beranggota lima orang unsur militer dan lima unsur sipil ditambah satu orang tokoh purnawirawan militer sebagai pemimpinnya.
Kesepahaman dan kesepakatan yang dicapai dapat menghentikan aksi demonstrasi yang mengutuk dewan militer dan bahkan berbalik mendukung kesepakatan, dan dengan itu negara menjadi tenang dan damai setelah Dewan Berdaulat dan pemerintahan yang dipimpin PM Hamdok terbentuk.
Baca juga: Sudan serukan dukungan internasional bagi penyelesaian politik
Baca juga: Dubes: Sudan kembali pulih seiring kesepakatan pemerintahan transisi
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2019
