Proyek KPBU dan PINA masih jadi alternatif pembiayaan infrastruktur

id Bappenas,Infrastruktur,KPBU,PINA

Plt Kasubdit Rancang Bangun II Bappenas, Novi Andriani (ketiga kiri) dalam industry briefing di Jakarta Selasa. (ANTARA/ Zubi Mahrofi)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan bahwa proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA) masih menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur saat ini.

"Bagaimana pemerintah menyiapkan proyek ketika ditawarkan ke swasta menjadi menarik, misalnya proyek KPBU dan PINA, pemerintah telah mendorong partisipasi sektor swasta melalui KPBU dan PINA," ujar Plt Kasubdit Rancang Bangun II Bappenas, Novi Andriani dalam industry briefing di Jakarta Selasa.

Ia menilai skema KPBU dan PINA itu merupakan salah satu skema pembiayaan alternatif yang dapat meningkatkan ketertarikan sektor swasta terhadap proyek infrastruktur sehingga dapat mengatasi permasalahan investasi.

Ia menambahkan bahwa peran KPBU penting untuk perencanaan, persiapan hingga penandatanganan perjanjian utama, sedangkan PINA berperan dalam proses pembiayaan untuk mencapai financial closing.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah mendorong green finance sebagai sumber pembiayaan inovatif untuk pembangunan infrastruktur.

Ia mengatakan pemerintah pun telah menyediakan kebijakan dan fasilitas untuk mendukung peningkatan investasi melalui harmonisasi peraturan dan penyederhanaan proses yang akuntabel.

Novi Andriani mengemukakan kebutuhan investasi infrastruktur pada periode 2020-2024 sebesar Rp6.545 triliun. Porsi pemerintah untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.385 triliun atau 37 persennya. Sisanya, BUMN sebesar Rp1.353 triliun (21 persen), dan swasta sebesar Rp2.707 triliun (21 persen).

"Salah satu cara mengatasi permasalahan investasi infrastruktur publik adalah dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif dan meningkatkan ketertarikan sektor swasta terhadap proyek infrastruktur" katanya.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin mengatakan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur maka penyelenggaraan rantai pasok sumber daya konstruksi dalam lima tahun ke depan harus efisien.

Ia menambahkan di era industri 4.0, pihaknya menerapkan digitalisasi pada rantai pasok material dan peralatan konstruksi agar efisien, dengan begitu rantai pasok menjadi lebih transparansi.

"Dalam 4.0 intinya adalah mengintegrasikan dalam big data jadi semua orang menggunakan data yg sama sehingga bekerja lebih akurat termasuk di dalamnya pekerja bersertifikasi," katanya.

 


Pewarta : Zubi Mahrofi
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar