Jakarta (ANTARA) - Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah melakukan respon cepat seperti evakuasi, sebagai langkah sementara mengatasi dampak dari asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

"Masyarakat tidak tahu harus ke mana, mereka tetap tinggal di situ, sehingga keadaan sakit ini akan terus terjadi," ungkap Ketua Manajemen PengetahuanYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Siti Rakhma dalam konferensi pers di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Mampang, Jakarta Selatan, Senin.

YLBHI bersama dengan Walhi serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace Indonesia, Gerakan IBUKOTA, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dan Solidaritas Perempuan membuat surat terbuka meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah pasti mengatasi karhutla.
Baca juga: Begini cara asap picu terjadinya ISPA
Baca juga: Masyarakat diminta jangan mau dibayar bakar lahan
Menurut Rakhma, masyarakat berhak menghirup udara bersih dan pemerintah seharusnya melakukan langkah cepat agar tidak ada warga yang menjadi korban akibat asap dari karhutla.

Seruan agar dilakukan evakuasi bagi warga yang terdampak langsung oleh asap karhutla juga ditegaskan oleh Nisa Anisa dari lembaga swadaya masyarakat Solidaritas Perempuan.

Menurut Nisa, kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak juga kini menderita akibat asap. Dia mengambil contoh sekitar 20 perempuan hamil di desa di daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang kesulitan mengakses jalur keluar dari daerah terdampak itu.
Baca juga: Asap makin pekat, siswa bisa lebih lama dirumahkan
Baca juga: BENCANA ASAP - 1.048 penerbangan Kalimantan Tengah dibatalkan karena kabut asap

"Desakan yang kami harapkan pemerintah bisa lakukan terkait adanya sistem respons cepat dalam penanganan kebakaran lahan. Kalau kita lihat ini sudah berkali-kali terjadi," ungkap Nisa.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 10 lahan konsesi perusahaan yang diduga menjadi lokasi karhutla di Provinsi Riau.

Sepuluh perusahaan tersebut bergerak di bidang industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Salah satu di antaranya merupakan perusahaan asal Malaysia.
Baca juga: Legislator: Penanganan asap secara sporadis tak selesaikan masalah
Baca juga: 1.000 pemurni udara akan tiba di banjarmasin

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019