Jadi, untuk pelaksanaan Pilkada Kalteng 2020 dianggarkan sebesar Rp350 miliar lebih. Jumlah itu nantinya disampaikan ke DPRD Kalteng
Palangka Raya (ANTARA) - Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2020 Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ditetapkan menjadi sekitar Rp350 miliar atau berkurang dari usulan semula sebesar Rp553 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Kamis, mengakui, pengurangan itu merupakan hasil pembahasan secara menyeluruh dan kesepakatan dengan pihak penyelenggara pilkada serta aparat keamanan.

"Jadi, untuk pelaksanaan Pilkada Kalteng 2020 dianggarkan sebesar Rp350 miliar lebih. Jumlah itu nantinya disampaikan ke DPRD Kalteng," ucapnya.

Baca juga: KPU Kalteng mulai susun strategi tingkatkan partisipasi dalam pilkada

Dia memastikan pengurangan tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan dan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan pilkada. Pemprov melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pun telah mengkaji pembiayaan pelaksanaan Pilkada.

Fahrizal mengatakan hasil kajian TPAD, pengurangan dapat dilakukan dengan menggabungkan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) karena pilkada tahun depan berbeda dengan pemilu 2019.

"Kalau pemilu tahun ini wajar ada penambahan TPS, karena jumlah kertas suara yang dicoblos dan dihitung ada lima. Berbeda dengan Pilkada, hanya ada satu kertas suara. Jadi waktu untuk mencoblos dan menghitung tidak terlalu lama," ucapnya.

Sebelumnya anggaran untuk keperluan Pilkada 2020 diperkirakan mencapai Rp553 miliar berdasarkan total usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta keperluan pengamanan dari kepolisian dan TNI.

Baca juga: Ini permintaan Gubernur Kalteng pada Pilkada 2020

Setelah dilakukan pembahasan dan pengurangan, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan hanya mencapai Rp350 miliar lebih. Total anggaran itu terdiri dari Rp250 miliar untuk KPU, kemudian Rp65 miliar Bawaslu , Rp40 miliar Polda dan Rp2,5 miliar TNI.

"Kami akan bahas kembali anggaran itu bersama dengan DPRD Kalteng. Memang untuk secara rinciannya akan ditentukan lagi, karena nanti ini masih pembahasan," demikian Fahrizal.

Pewarta: Kasriadi/Jaya W Manurung
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019