Itu membuat terganggu hubungan antara legislatif dan eksekutifJakarta (ANTARA) - Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Teuku Taufiqulhadi menilai ketidakpastian pemerintah menunda Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP mengganggu hubungan antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif.
"Saya ingin menyampaikan dalam konteks anggota DPR, bukan sebagai partai. Itu membuat terganggu hubungan antara legislatif dan eksekutif. Sudah setuju kedua pihak, kok lantas kemudian dikatakan pemerintah itu tidak setuju," ujar Taufiqulhadi di Jakarta, Senin.
Baca juga: Tokoh masyarakat tandatangani petisi desak peninjauan kembali RUU KUHP
Namun, ia mengatakan sebagai Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia tidak mempermasalahkan permintaan Presiden Jokowi itu.
"Ditunda ya oke, tidak setuju tidak apa-apa. Kami tidak ada masalah dalam konteks partai. Tapi saya ingin menyampaikan dalam konteks anggota DPR," ujar Taufiqulhadi.
Ia mengingatkan bahwa keputusan yang sudah diketuk di pembahasan tingkat I berarti di sana ada persetujuan pemerintah dan DPR.
Baca juga: DPR akui beberapa pasal RKUHP timbulkan polemik
"Bahwasannya sebelum diketuk di rapat pembahasan tingkat I, itu ditunda tidak apa-apa. Ketika diketuk di tingkat I, berarti ada di situ persetujuan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar dia.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
