"Pada proses transisi demokrasi, isu yang saat ini mendesak adalah dalam hal perencanaan terkait arah pembangunan nasional," kata Arif Satria menjawab pertanyaan wartawan di Kampus IPB University, Dramaga, Bogor, Kamis.
Pada kesempatan itu, hadir juga Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, yang menjadi pembicara utama pada Seminar Nasional: "Polemik Menghidupkan Kembali GBHN" di Kampus IPB University, Dramaga, Bogor.
Menurut Arif Satria, dirinya melihat bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, belum sinkron dan masih perlu diperbaiki.
"Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, belum menjamin akan dilakukan oleh pemerintah daerah, karena daerah memiliki visi misi sendiri yang berbeda-beda," katanya.
Konsekuensinya, pelaksanaan pembangunan dari pusat dan daerah berbeda-beda dan tidak sinkron, sehingga seperti jalan di tempat.
Karena itu, kata dia, IPB University menggagas diskusi ini untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, agar pembangunan di Indonesia ini benar-benar sinergi satu sama lain.
Arif Satria mencontohkan, pembangunan di China, yang sebelumnya telah direncanakan dengan matang, sehingga bisa menjaga keberlanjutan pembangunan. "Jika dari perencanaannya saja sudah tidak sinkron, maka jelas pelaksanaan pembangunannya tidak bisa berjalan baik," katanya.
Menurut Arif, dalam menyikapi perencanaan pembangunan nasional, IPB University yang memiliki ilmu perencanaan, melalui kajian-kajian yang telah ada, kemudian memperkuat masukan kepada pemerintah.
"IPB memang tidak membuat kajian secara khusus, tapi menyelenggarakan seminar dan simposium, dengan membahas dokumen-dokumen dari hasil kajian yang sudah ada. Tinggal bagaimana memberikan masukkannya," katanya.
Menurut Arif, agenda berikutnya adalah usulan amandemen konstitusi, IPB University akan terus mengawal proses ini. "IPB University akan terus memberikan masukan sesuai dengan kompetensinya," katanya.
Dalam konteks ini, menurut Arif, IPB University komit untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan nasional. "Kajiannya bisa beragam, baik modifikasi GBHN, RPJMN, atau lainnya. IPB masih melakukan kajian dan mencari solusi terbaik," katanya.
Baca juga: IPB University deklarasi Komitmen Kebangsaan
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
