Makassar (ANTARA) - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong anggota koperasi untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia seiring dengan kebijakan baru tentang Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

"Nah, inilah kesempatan bagi anggota koperasi untuk memanfaatkan fasilitas yang ditingkatkan agar bisa menggerakkan perekonomian Indonesia," ujar Airlangga kepada wartawan seusai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam.

Ia menyebutkan kebijakan baru KUR telah diputuskan dalam rapat kabinet jumlahnya dinaikkan tahun ini dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun atau naik menjadi 36 persen.

Kemudian plafon untuk kredit mikro, lanjut dia, dari Rp25 juta dinaikkan menjadi Rp50 juta, serta tingkat suku bunga diturunkan dari 7 persen menjadi 6 persen.

"KUR akan didorong berbasis sektoral, jadi sektor perikanan, sektor kelautan, sektor perdagangan, sektor produktif, dimana tadi diputuskan bahwa KUR ini 60 persen sektor produktif, termasuk pariwisata," tutur Airlangga.

Baca juga: Dekopin ajak seluruh koperasi bergabung dalam koperasi berskala besar

Baca juga: Koperasi Indonesia diyakini mampu beradaptasi dengan era Industri 4.0


Ketua Umum Partai Golkar ini mengemukakan dengan lahirnya kebijakan ekonomi ini saat rapat kabinet dalam rangka transformasi perekonomian menuju industri 4.0, pemerintah segera melakukan langkah jitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan dalam bentuk upskiling (meningkatkan ketrampilan) dan framing.

"Koperasi bisa mengikutinya. Di situ ada pelatihan, pemerintah sudah membuat fasilitas super 'dinasinteks' dimana koperasi terlibat dalam pelatihan bekerja sama dengan korporasi," katanya.

Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan korporasi yang melakukan pelatihan itu bisa mendapatkan insentif pajak hingga 200 persen.

"Jadi koperasi melakukan pelatihan semisal nilainya Rp1 miliar, korporasi bisa membayar itu dan korporasi mendapatkan fasilitas perpajakan sebesar Rp2 miliar. Jadi tentu dengan kegiatan ini koperasi juga bisa berubah," tambahnya.

Sementara Ketua Dekopin Nurdin Halid mengutarakan, Menko Perekonomian memberikan apresiasi terhadap koperasi dan hasil Munas Dekopin nanti agar dilakukan kebijakan yang bisa membuat ruang ekonomi yang luas bagi koperasi Indonesia.

Pihaknya memahami tahun 2020 akan mengalami gejolak, mudah-mudahan tidak krisis. Tapi melihat ekonomi global semakin melemah, ini bisa berdampak pada Indonesia, masalah besar yang harus diantisipasi adalah di sektor rill.

"Sektor rill itu sekarang dikelola koperasi. Oleh karena itu program pemerintah mengantisipasi ekonomi global melemah akan memanfaatkan koperasi dan itu selama ini dilaksanakan melalui materi destra Dekopin," kata mantan ketua harian Golkar Pusat yang kini menjabat Ketua DPD I Golkar Sulsel.*

Baca juga: Koperasi di Indonesia didorong terapkan teknologi digital

Baca juga: Peran aktif milenial dan digitalisasi akan digenjot majukan koperasi

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019