Dengan prinsip tersebut, negara anggota ASEAN tidak mencampuri urusan dalam negeri dan kedaulatan suatu negara, kecuali jika isunya telah memengaruhi stabilitas dan perdamaian di kawasan, di antaranya isu Rakhine State di Myanmar.
“Seperti Myanmar kan kita ikut bantu juga. Kita lihat isu mana yang bisa memengaruhi perdamaian dan stabilitas. Tetapi kalau ada orang berkunjung ke sini apa kaitannya dengan (prinsip) non-intervensi,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Jose Tavares di sela-sela ASEAN Diplomatic Gathering: Update from the Region di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi kabar tibanya pendiri Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) Sam Rainsy di Jakarta, yang disebut sebagai upaya untuk menggalang dukungan menghadapi penguasa otoriter Hun Sen.
Baca juga: Pemimpin oposisi Kamboja Sam Rainsy tiba di Jakarta pada Kamis
Jose menjelaskan bahwa Indonesia menyikapi kunjungan Rainsy sebagai kegiatan yang tidak menyalahi aturan hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Indonesia untuk melakukan pelarangan.
“Dia (Sam Rainsy) datang sebagai individu ya sama seperti individu yang lain bagi kita (Indonesia) karena kan ada paspor dan visa,” tutur dia.
Jose juga menegaskan bahwa Kamboja tidak bisa serta-merta meminta negara anggota ASEAN untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini melarang kunjungan pimpinan partai oposisi, tanpa dasar yang jelas.
Baca juga: Isu oposisi Kamboja tidak dibahas di ASEAN
Pada Kamis, Wakil Ketua CNRP Mu Sochua menulis melalui akun Twitternya bahwa Sam Rainsy telah tiba di Jakarta dan akan bertemu dengan anggota DPR Indonesia.
Namun, pernyataan tersebut dibantah Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz.
“Tidak ada agenda Komisi I menerima tamu dari Kamboja. Komis I DPR hari ini hingga esok tengah melakukan kunjungan ke industri pertahanan nasional,” ujar Meutya melalui pesan singkat, Kamis.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah menyebut jika benar Rainsy bertemu dengan anggota DPR RI itu masuk dalam “ranah pertemanan”.
Faizasyah juga menyebut pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah apapun guna merespons kunjungan Rainsy karena dirinya berkunjung dengan dokumen perjalanan yang sah.
Sam Rainsy, yang memegang dua kewarganegaraan yakni Kamboja dan Prancis, mendapat fasilitas bebas visa untuk masuk ke Indonesia.
“Seseorang yag berkunjung sebagai turis dengan dokumen perjalanan yang sah dan negaranya memperolah kebijakan bebas visa bisa saja masuk ke Indonesia,” tutur Faizasyah.
Malaysia Airlines menyatakan pada Rabu (13/11) bahwa pihaknya telah melarang tokoh oposisi veteran Kamboja Sam Rainsy dari penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta atas instruksi pihak berwenang Indonesia.
Rainsy kemudian mengatakan di Twitter bahwa ia telah ketinggalan pesawat dan akan mencoba untuk mendapatkan penerbangan Malaysia Airlines ke Jakarta pada Kamis, demikian dilaporkan Reuters.
Rainsy, yang tinggal di pengasingan di Perancis, telah berada di Malaysia sejak akhir pekan setelah awalnya mengatakan ia berencana untuk pulang pada 9 November lalu untuk menggalang oposisi terhadap penguasa otoriter Kamboja Hun Sen.
Ditanya tentang pernyataan Malaysia Airlines, Juru Bicara Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia Sam Fernando, mengatakan bahwa "dari pihak imigrasi, belum ada permintaan untuk menolak masuknya di sini".
Rainsy mengatakan dia berencana untuk kembali ke Kamboja pada 9 November atau bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, dalam apa yang ditandai oleh Perdana Menteri Hun Sen sebagai upaya kudeta terhadap kekuasaannya yang lebih dari tiga dekade.
Tetapi Rainsy dicegah untuk terbang ke Bangkok, di mana ia berniat akan melanjutkan perjalanan darat ke Kamboja. Ia kemudian terbang ke Malaysia untuk menggalang dukungan untuk oposisi Kamboja di wilayah tersebut.
Baca juga: Petinggi oposisi tegaskan Sam Rainsy akan pulang ke Kamboja
Baca juga: Pemimpin oposisi Kamboja katakan ia akan kembali pada Sabtu
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
