KPK kembali panggil eks Presdir Lippo Cikarang Bartholomeus Toto

id BARTHOLOMEUS TOTO, MEIKARTA

Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (tengah) berjalan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Reno Esnir/am)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO), tersangka kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Penyidik hari ini diagendakan memeriksa BTO, wiraswasta sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPK panggil mantan Presdir Lippo Cikarang terkait kasus Meikarta

Baca juga: KPK konfirmasi Deddy Mizwar terkait pembahasan RDTR Kabupaten Bekasi

Baca juga: KPK konfirmasi Deddy Mizwar terkait rapat perizinan Meikarta

Baca juga: KPK panggil mantan Bupati Bekasi Neneng Hassanah saksi kasus Meikarta


Saat ini, tersangka Toto sedang menjalani pemeriksaan.

Diketahui, tersangka Toto sebelumnya tak memenuhi panggilan KPK pada Senin (28/10). Saat itu, KPK belum memperoleh konfirmasi alasan ketidakhadiran yang bersangkutan.

KPK pada Senin (29/7) telah menetapkan Toto sebagai tersangka bersama mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa (IWK) dalam pengembangan perkara kasus Meikarta.

Bartholomeus pun sempat diperiksa KPK pada Kamis (8/8). Namun saat itu, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Bartholomeus usai diperiksa membantah telah memberikan suap Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

"Mengenai yang temen-temen media ada pemberitaan Rp10,5 miliar. Sebetulnya waktu saya masih jadi saksi juga itu sudah saya bantah dalam sidang," kata dia usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8).

Sementara untuk tersangka Iwa telah ditahan KPK sejak Jumat (30/8).

Untuk diketahui, tersangka Iwa meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jabar. Permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan.

Beberapa waktu kemudian pihak Lippo Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Kemudian pada Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka Iwa dengan total Rp900 juta terkait pengurusan RDTR di Provinsi Jabar.

Perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Kesembilan orang tersebut sudah divonis yaitu (1) Neneng Hassanah Yasin divonis 6 tahun penjara, (2) Bekas Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin divonis 4,5 tahun penjara, (3) Bekas Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati divonis 4,5 tahun penjara, (4) Bekas Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor divonis 4,5 tahun penjara.

Selanjutnya (5) Bekas Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili divonis 4,5 tahun penjara, (6) Bekas Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara, (7) Henry Jasmen P Sitohan divonis 3 tahun penjara, (8) Fitradjaja Purnama divonis 1,5 tahun penjara dan (9) Taryudi divonis 1,5 tahun penjara.

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar