"Kalangan elite PPP sekarang sedang berhitung. Tidak ada yang diperebutkan. Partai ini relatif sudah mau tidak lolos 'parliamentary threshold' kemarin,"
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno memprediksi Partai Persatuan Pembangunan tidak akan mengalami perpecahan seperti beberapa tahun silam karena pemilihan ketua umum yang baru di Muktamar ke IX nanti.

"Kalau melihat kecenderungannya relatif kondusif ya sekarang, tidak ada pihak-pihak yang menjadi pesaing atau muktamar tandingan dari Suharso Monoarfa," kata Adi Prayitno di Jakarta, Kamis.

Kondisi yang lebih kondusif itu kata dia juga terbentuk karena posisi tawar partai tersebut di kancah politik Indonesia saat ini cukup rendah karena kurang baiknya hasil perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2019 lalu.
Baca juga: PPP tanggapi potensi konflik pada Muktamar IX
Baca juga: PPP bahas pelaksanaan Muktamar IX di Mukernas


"Mungkin kalangan elite di PPP sekarang sedang berhitung karena nyaris tidak ada yang diperebutkan. Partai ini relatif sudah mau tidak lolos 'parliamentary threshold' kemarin," kata dia.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Adi, pada gelaran Muktamar IX PPP nantinya kemungkinan tidak akan memunculkan potensi dualisme seperti yang terjadi beberapa tahun lalu dengan PPP di bawah pimpinan Muhammad Romahurmuziy dan PPP Djan Faridz

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, partai tersebut tidak ingin kembali pecah karena akan menimbulkan kerugian yang besar seperti yang dirasakan pasca Pemilu 2019.

"Lima tahun terakhir ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Konflik itu tidak menguntungkan. Dari kacamata apapun, konflik itu tidak menguntungkan," katanya.

Baca juga: Unsur fusi PPP desakan Resolusi Patra-Kuningan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional V pada 14-16 Desember 2019 di Jakarta yang salah satu pembahasannya adalah soal waktu pelaksanaan Muktamar IX.

"Mukernas akan menghasilkan berbagai keputusan dan rekomendasi yang akan diserahkan kepada DPR untuk dilaksanakan dan salah satu yang mungkin ditunggu publik adalah jadwal pelaksanaan muktamar ke IX," kata Achmad Baidowi yang juga menjadi Sekretaris Panitia Pelaksana Mukernas.
 

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Arief Pujianto
Copyright © ANTARA 2019