KLHK lakukan penguatan tapak untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat

id KLHK, Penguatan Tapak, Kesejahteraan Masyarakat

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono memberikan arahan dalam Forum Diskusi "Menuju RPJMN KLHK Tahun 2020-2024 Responsif Gender di Hotel Menara Peninsula Jakarta, Kamis (12/12/2019). (ANTARA/Katriana)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan telah melakukan penguatan di tingkat tapak untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses perhutanan sosial.

"Menguatkan tapak. Yang jelas kita tahu makin terlihat akses-akses perhutanan sosial," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono usai memberikan arahan dalam Forum Diskusi "Menuju RPJMN KLHK Tahun 2020-2024 Responsif Gender diJakarta, Kamis.

Ia mengatakan hasil dari upaya di tingkat tapak tersebut akan terlihat setelah masyarakat melakukan penanaman dan usaha-usaha ekonomi produktif yang difasilitasi KLHK melalui pengelolaan kawasan hutan.

Baca juga: Pemerintah yakin penanganan karhutla 2020 akan lebih baik

"Itu sebenarnya akses yang sangat nyata untuk keadilan," katanya.

Masyarakat, katanya, dapat bekerja di kawasan hutan setelah mendapat izin akses secara resmi untuk mengelolanya.

Selain mendapat izin akses, masyarakat juga bisa mendapatkan bantuan akses usaha berupa permodalan dan akses pasar sehingga memudahkan mereka untuk menjalankan usaha dari pengelolaan tersebut.

"Jadi bukan hanya dia dapat akses legal tetapi juga dibantu untuk akses usahanya, permodalannya, fasilitasi lainnya dan akses pasarnya," ujar Bambang.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, KLHK ingin menegaskan bahwa perhutanan sosial akan menjadi bagian yang sangat prioritas untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dan tentunya KLHK berharap ini menjadi output nyata (seperti) yang dibilang oleh Presiden (bahwa) delivery itu dijamin terasa manfaatnya oleh rakyatnya," katanya.

"Sebagai contoh dia sekarang menanam tanaman ekonomi produktif, dipilih buah-buahan dengan akses legal yang ada. Dia akan bisa menikmati hasil dari perhutanan sosial tadi," katanya lebih lanjut.

Selain itu, KLHK juga akan memudahkan swasta dalam berusaha melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi yang akan dikuatkan kembali melalui kebijakan investasi yang ramah lingkungan.

"Sektor swasta juga sama. Kita dengan penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, itu akan kita kuatkan kembali investasi yang memang betul-betul ramah lingkungan," katanya.

Pada akhirnya, melalui kemudahan akses yang diberikan KLHK bagi masyarakat untuk mengelola perhutanan sosial, KLHK ingin daya saing industri masyarakat juga akan semakin meningkat.

"Untuk lingkungan hidup juga sama. Peran serta masyarakat yang terlibat dalam kelola lingkungan dan kaitannya dengan daur ulang, pada akhirnya sambil ada pemulihan ada juga dampak ekonominya untuk rakyat," katanya.

Pewarta : Katriana
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar