KPK kembali panggil politikus Partai Berkarya Vasco Ruseimy

id VASCO RUSEIMY, UNDANG SUMANTRI, KEMENAG

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu kembali memanggil Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2011.

Vasco diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kabag Umum Ditjen Pendidikan Islam Kemenag dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Undang Sumantri (USM).

Baca juga: KPK cecar pejabat Kemenag Undang Sumantri dicecar soal aliran uang

Adapun dalam jadwal pemeriksaan yang dikeluarkan KPK, Rabu, Vasco dipanggil dalam kapasitasnya sebagai pegawai PT Berkah Lestari Indonesia.

"Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka USM," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui, Vasco pernah dipanggil KPK pada Kamis (30/1) lalu.

Selain Vasco, KPK juga memanggil dua saksi lain untuk tersangka Undang, yaitu mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2011 M Zen dan kuasa Direktur PT BKM/pegawai PT Cahaya Gunung Mas Krisnardi Wijaya.

Diketahui, KPK pada 16 Desember 2019 telah menetapkan Undang sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di Kemenag Tahun 2011 tersebut.

Baca juga: KPK panggil mantan pejabat Kemenag Undang Sumantri sebagai tersangka

KPK menduga telah terjadi dua dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara yang menjerat Undang.

Perkara pertama, terkait pengadaan peralatan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah dengan dugaan kerugian keuangan negara setidaknya Rp12 miliar.

Pada perkara kedua, terkait pengadaan pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Diduga terdapat kerugian negara sekitar Rp4 miliar.

Tersangka Undang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, anggota badan anggaran DPR RI periode 2009-2014 Dzulkarnaen Djabar telah divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama Tahun 2011 tersebut.

Baca juga: KPK tetapkan PPK Kemenag Undang Sumantri sebagai tersangka

Selain itu, Dendy Prasetia yang merupakan anak Dzulkarnaen Djabar, selaku rekanan Kementerian Agama divonis penjara dalam kasus yang sama.

Zulkarnaen Djabar bersama-sama Dendy dan Fahd telah mempengaruhi pejabat di Kementerian Agama untuk memenangkan PT BKM sebagai pelaksana proyek pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah pada Tahun Anggaran 2011.

Atas perbuatannya membantu memuluskan pemenangan PT BKM ketiganya menerima aliran dana terkait proyek.

Baca juga: KPK: Ada aliran Rp10,2 miliar pada politikus kasus korupsi Kemenag

Baca juga: KPK periksa Fahd El Fouz kasus korupsi proyek di Kemenag

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar