Hal itu akibat dampak munculnya wabah COVID-19.
"Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengusulkan Pemerintah untuk mengajukan APBN-P 2020," ujar Ibas dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ibas mengatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat melihat wabah COVID-19 telah menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.
"Krisis multidimensi ini mengakibatkan indikator ekonomi baik secara makro maupun mikro belum membaik," kata Ibas.
Akibatnya, target APBN 2020 diperkirakan tidak sesuai/ tercapai seperti pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, nilai tukar, harga minyak dunia, inflasi, dan defisit.
Baca juga: DPR minta Pemerintah segera ajukan revisi APBN 2020
FPD mendukung pemerintah melakukan fokus ulang (refocusing) program untuk: 1. Kesehatan Rakyat, 2. Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan dan Program Keluarga Harapan Plus atau Program Jaring Sosial (Social Safety Nett) lainnya, 3. Relaksasi sektor usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) terdampak.
FPD mengusulkan pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2020 itu demi terciptanya Target Asumsi yang sesuai dan Fiskal Indonesia yang sehat, prudent, dan transparan untuk melakukan refocusing program tersebut.
Baca juga: Rekomendasi Badan Anggaran agar keberlangsungan APBN 2020 terjaga
Baca juga: Ma'ruf Amin: APBN P 2020 untuk kesehatan dan jaga perekonomian
Baca juga: Menkeu hitung dampak penurunan harga gas industri ke subsidi di APBN
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
