belum ada kabupaten kota yang mengusulkan
Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum berencana menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena masih bisa mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah itu.

"PSBB belum, tapi kita melihat kondisi aja dulu," kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Kamis.

Ia mengaku, hingga saat ini pun kabupaten kota di NTB belum juga memutuskan permintaan kepada pemerintah pusat untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tersebut.

"Belum ada kabupaten kota yang mengusulkan. Mudah-mudahan COVID-19 dapat dikendalikan," ujarnya.

Baca juga: 25 persen COVID-19 di NTB berasal dari transmisi lokal
Baca juga: Polda NTB perkuat benteng pertahanan kamtibmas di tengah COVID-19


Menurut Wagub, apa yang dilakukan seluruh pihak baik itu jajaran pemerintah provinsi, dan kabupaten kota sudah maksimal dalam mencegah penyebaran virus corona tersebut. Namun, demikian kata Wagub, dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk mengikuti ketentuan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.

Walaupun jumlah pasien positif COVID-19 di NTB terus bertambah, ia meminta semua menyikapi dengan tenang dan tidak perlu panik.

"Kita tahu di awal kita mendapatkan pasien positif di NTB itu pada tanggal 16 Maret, tepat dua minggu setelah ditemukannya pasien pertama di Indonesia. Pada saat itu memang kita belum punya alat sendiri, sampel semua harus kita kirim ke Jakarta untuk kemudian tujuh sampai dengan sepuluh hari setelah itu baru kita bisa umumkan," jelasnya.

Umi Rohmi menjelaskan, lonjakan kasus yang terjadi karena NTB saat ini telah memiliki alat sendiri yang dapat mengidentifikasi pasien yang telah terjangkit COVID-19. Dengan adanya alat tersebut, hasil tes akan dapat diketahui hanya dalam waktu yang jauh lebih singkat.

"Alhamdulillah NTB sejak sekitar dua minggu yang lalu itu sudah memiliki alat sendiri, sudah ngecek sendiri, sehingga pada saat ini untuk menentukan positif itu hanya butuh satu sampai dengan dua hari. Itulah kemudian mengapa setiap hari kita mendengar jumlah yang positif itu banyak karena memang sesungguhnya yang positif-positif sekarang itu, sejak awal di pertengahan Maret itu sudah masuk ke NTB," ucap Rohmi.

Baca juga: Persi NTB siapkan pokso rapid test di bandara antisipasi arus mudik
Baca juga: Positif COVID-19 NTB melonjak drastis 21 orang jadi 93 kasus


Rohmi meminta masyarakat agar terus menjaga kedisiplinan dengan mematuhi protokol penanganan corona, karena menurutnya tantangan utama dalam penanganan COVID-19 ialah kedisiplinan dari masyarakat.

"Kalau kita melihat lonjakan-lonjakan yang begitu signifikan hari-hari ini di NTB ini sebenarnya ada sinyal positif, bahwa kita sudah bisa melokalisir potensi-potensi tersebut dengan catatan, tentunya bagaimana agar masyarakat kita yang masuk dalam kategori PPTG (Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala) maupun dia OTG (Orang Tanpa Gejala) maupun ODP (Orang Dalam Pemantauan) itu semuanya disiplin," ujarnya.

Ia berharap kerja sama dan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik. Edukasi, kelengkapan sarana dan prasarana penanganan COVID-19 ke depannya diharapkan terus ditingkatkan hingga ke pelosok-pelosok desa.

"Insya Allah dengan kerja sama yang baik antara eksekutif, legislatif dan seluruh elemen di Nusa Tenggara Barat masalah yang sulit ini akan bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya," katanya.

Baca juga: 5 perwira Polda NTB positif COVID-19
Baca juga: BPJAMSOSTEK NTB sisihkan gaji untuk lindungi relawan COVID-19
Baca juga: Balita 2 tahun pengidap COVID-19 di NTB dinyatakan sembuh

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020