Pangdam XVII/Cenderawasih menerima kunjungan Komnas HAM Papua

id Komnas HAM Papua, Kodam XVII/Cenderawasih

Pangdam XVII/Cenderawasih menerima kunjungan Komnas HAM Papua

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab bersama pejabat Kodam XVII/Cenderawasih menerima kunjungan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Jumat (24/4/2020). (ANTARA/HO-Pendam XVII/Cenderawasih)

Jayapura (ANTARA) - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab menerima kunjungan Ketua Komnas HAM Perwakilan Wilayah Papua Frits Ramandey bersama rombongan di Ruang Cycloop Makodam XVII/Cenderawasih, Jumat.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut dimaksudkan untuk membahas beberapa kejadian akhir-akhir ini di wilayah Papua yang melibatkan oknum anggota TNI.

Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menanyakan beberapa hal penting terkait beberapa insiden yang menimbulkan korban.

"Saya selaku Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua datang bersama rombongan untuk berdialog secara langsung dengan Bapak Pangdam terkait beberapa kejadian di Papua yang melibatkan oknum anggota TNI," kata Frits.
Baca juga: Komnas HAM: Panglima TNI-Kapolri turun tangan hentikan kekerasan Papua

Menyikapi pertanyaan tersebut, Pangdam yang didampingi Asintel Kasdam dan Danpomdam XVII/Cenderawasih mengungkapkan bahwa semua kejadian yang melibatkan oknum anggota TNI sudah diproses, namun masalah cepat dan lamanya, itu semua tergantung prosedur dan investigasinya.

"Beberapa kejadian yang melibatkan oknum anggota TNI, kami dari Kodam XVII/Cenderawasih sudah menurunkan tim investigasi untuk mengungkap kebenarannya," ujar Mayjen Herman Asaribab, dalam keterangan tertulis disampaikan Pendam XVII/Cenderawasih.

Tentunya investigasi tersebut, menurut Pangdam, membutuhkan waktu, tidak bisa diburu-buru agar hasilnya maksimal.

Sedangkan terkait masalah hukumnya, menurut Pangdam, di lingkungan TNI sudah ada mekanisme hukum sendiri dan peradilan militer, jadi apabila ada yang bersalah akan diproses secara hukum yang berlaku di lingkungan militer.

"Kami yang berdinas di lingkungan TNI mempunyai mekanisme hukum dan peradilan militer sendiri, apabila ada anggota TNI yang bersalah maka akan kami proses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan militer, bukan di peradilan umun," ujarnya pula.
Baca juga: Komnas HAM minta pemerintah evaluasi pendekatan keamanan di Papua

Pangdam mempersilakan Komnas HAM berkoordinasi dengan Kodam XVII/Cenderawasih untuk mengetahui sejauh mana langkah yang diambil oleh kodam dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Percayakan kepada Pangdam sesuai dengan tupoksinya untuk menyelesaikan masalah tersebut," ujar Herman Asaribab pula.
Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah tindak lanjuti laporan Komnas HAM soal Paniai

Pewarta : Muhsidin
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar