Pemerintah Kota Depok siapkan sanksi pidana bagi pelanggar PSBB

id pemkot depok,psbb depok,pelanggar psbb,penerapan psbb depok,siaga covid-19

Wali Kota Depok, Mohammad Idris. ANTARA/Feru Lantara

Depok, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, menyiapkan sanksi pidana bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk melengkapi penegakkan aturan PSBB, sudah diterbitkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 22/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Depok," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Baca juga: Pemkot Depok larang pegawai tanpa dibekali surat tugas dari perusahaan

Selain itu kata dia pelanggar bisa juga diberikan sanksi administratif bagi pelanggar PSBB dalam penanganan virus Corona (Covid-19) di Depok.

Dalam Perwal 32 diatur tentang sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran dan penghentian sementara kegiatan.

Baca juga: Jumlah pasien positif COVID-19 sembuh di Depok bertambah

Untuk sanksi administratif, pengenaannya dilaksanakan Satpol PP Depok yang akan dimulai setelah peraturan tersebut ditandatangani pada 4 Mei 2020.

Selain mengeluarkan Perwal, wali kota Depok juga mengeluarkan Instruksi Wali Kota Depok Nomor 3/2020 tentang Program Peduli Terhadap Tetangga (Nyaba Tetangga Online), yang isinya agar camat/lurah segera mengajak warganya untuk melaksanakan Program Peduli Tetangga atau Nyaba Tetangga Online.

Yaitu menyapa tetangga secara online untuk mengetahui kondisinya apakah dalam kondisi baik atau membutuhkan bantuan, dengan tata laksana yang diatur sesuai protokol. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kampung Siaga Covid-19.

Baca juga: Wali Kota: Jangan percaya iming-iming oknum bisa antar mudik

"Ini untuk menumbuhkan rasa empati sesama warga," katanya.

Idris juga meminta perusahaan agar membekali para pegawainya dengan surat tugas bekerja di kantor sebagai kelengkapan dalam perjalanan menuju tempat kerja selama masa PSBB.

"Bagi pegawai yang tidak dilengkapi surat tugas, maka dalam operasi gabungan yang dilakukan petugas, pegawai tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanan dan dikembalikan ke rumah masing-masing," katanya.

Baca juga: Depok ajukan perpanjangan PSBB selama 28 hari

Pewarta : Feru Lantara
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar