Palembang (ANTARA News) - Departemen Keuangan (Depkeu) RI melalui Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal tahun 2009 berkunjung ke Pemko Palembang untuk mengumpulkan informasi dampak desentralisasi fiskal terkait dengan berbagai pembangunan daerah.

Informasi dampak desentralisasi fiskal ini menjadi bahan bagi Depkeu untuk mengevaluasi berbagai program yang diselenggarakan di daerah, kata Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal Tahun 2009, Dr Fauziah, usai bertemu dengan jajaran pejabat di Pemko Palembang, Senin.

Menurut dia, penelitian tentang dampak desentralisasi fiskal sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi departemen guna memastikan pembangunan di daerah terus berkembang meskipun sejak 12 tahun lalu diberi kesempatan seluas-luasnya menggarap penghasilan asli daerah dan dikurangi alokasi dana pusat.

Sejauh ini dari sejumlah kota terutama ibukota provinsi, seperti Kota Palembang ini desentralisasi fiskal berdampak pada koordinasi dan komunikasi yang tidak nyambung antar daerah misalnya wali kota dengan gubernur, tambahnya.

Ia mencontohkan, dampak desentralisasi fiskal lainnya, seperti di Kota Banda Aceh, dana yang dialokasikan pusat untuk daerah tersebut malah habis untuk membayar gaji pegawai.

Daerah-daerah lain pun tidak jauh berbeda alokasi dana digunakan lebih banyak untuk membayar gaji pegawai, katanya.

Dia menjelaskan, padahal sesuai ketentuan dana alokasi umum (DAU) hanya 26,5 persen dari total pendapatan bersih dalam negeri untuk gaji pegawai.

Jika ada negara yang membutuhkan dana lebih besar lagi dari pusat pasti tidak dapat dipenuhi karena sampai kini dipastikan 60 persen APBN terserap ke daerah, ujarnya. (*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009