Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menilai kunci keberhasilan kebijakan normal baru adalah sosialisasi secara masif dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.

Dia menilai kehidupan normal baru yang digagas pemerintah dapat memulihkan ketahanan nasional dari sisi ekonomi maupun sosial.

"Keputusan normal baru sudah tepat, sebab pembatasan akibat pandemi dapat melemahkan ketahanan nasional, baik ekonomi maupun sosial," kata Deddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Menkumham: Tetap terapkan protokol kesehatan memasuki era normal baru

Namun, kata dia, sebelum normal baru diterapkan, pemerintah dan semua unsur masyarakat juga perlu menyiapkan diri dengan baik. Jika tidak, pelonggaran pembatasan sosial akan melahirkan masalah baru yang serius.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah harus memperhatikan beberapa langkah sebelum menerapkan kebijakan normal baru.

"Pertama, sosialisasi harus dilakukan masif kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak atau kurang mengakses informasi," ujarnya.

Sosialisasi itu, menurut Deddy, sebaiknya dilakukan tidak hanya melalui kanal-kanal media, tetapi juga dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan hingga tingkat yang paling bawah.

Baca juga: Menko Perekonomian sebut penerapan normal baru bergantung pada Pemda

Dia menilai paling baik jika dilakukan "door to door" dengan mengerahkan aparat desa/kelurahan sambil membagi masker dan brosur sosialisasi, jika memungkinkan pemerintah daerah bisa menambahkan pembersih tangan.

"Sebelum pemberlakuan normal baru, tidak ada salahnya pemerintah menggencarkan upaya di lapangan dengan menggunakan pengeras suara selama seminggu penuh," katanya.

Langkah kedua, menurut dia, pemerintah pusat dan daerah, kantor-kantor swasta, mal, pasar, terminal, stasiun, bandara, kantor desa harus memastikan tersedianya sarana kesehatan dan kebersihan diri yang dibutuhkan di tempat-tempat publik, seperti bak cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan thermometer laser.

Langkah ketiga, perlu pengawasan terus menerus terhadap pemberlakuan normal baru baik melalui kehadiran aparat maupun penggunaan kamera pengawas atau CCTV di tempat-tempat interaksi publik.

Baca juga: Anggota DPR: Menkopolhukam bangun kesadaran jalani kehidupan normal

"Termasuk kantor-kantor, sarana Ibadah, dan pabrik. Kursi-kursi di sarana transportasi atau sarana publik harus disesuaikan dengan jarak fisik baku yang ditetapkan," ujarnya.

Langkah keempat, kata dia, adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dicerna dan papan-papan peringatan yang dipasang di tempat strategis untuk terus meningkatkan kesadaran warga.

Dia menilai SOP juga diperlukan dalam rangka pemantauan berbasis TI bagi pergerakan Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan penelusuran Orang Tanpa Gelaja (OTG) melalui ponsel.

Langkah kelima, pemerintah harus mampu meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi meningkatnya angka penderita COVID-19.

Bersama dengan itu, menurut Deddy, kapasitas industri kesehatan juga harus ditingkatkan dalam rangka tersedianya masker, alat rapid test, hand sanitizer, vitamin, dan suplemen dalam jumlah dan harga yang terjangkau masyarakat.

Baca juga: DPR ajak masyarakat patuhi protokol kesehatan dalam normal baru

"Jika perlu, bansos juga harus menyertakan kebutuhan-kebutuhan medis seperti vitamin dan masker," katanya.

Keenam, dia menyarankan agar pemerintah menyiapkan payung hukum dalam rangka penerapan sanksi bagi pelanggar ketentuan normal baru.

"Pemerintah harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan ini dan pengawasannya, ketegasannya, serta panduan yang benar," ujarnya.

Selain itu, menurut Deddy, masyarakat juga perlu kerja sama dan disiplin karena normal baru berarti cara hidup baru atau kebiasaan baru sehingga perlu melakukan disiplin diri di dalam keluarga, di komunitas tempat tinggal atau di tempat-tempat beraktivitas.

Dia mengatakan diperlukan sikap saling mengingatkan sesama warga, saling membantu bila ada yang kesulitan mendapatkan alat pelindung dan kebersihan diri.

"Tidak ada salahnya dana desa juga dialokasikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan membeli sendiri masker atau hand sanitizer," katanya.

Deddy mengatakan pandemi COVID-19 hanya bisa dilawan jika masyarakat bersatu, bergotong royong, disiplin, dan mewaspadai berita atau informasi negatif tanpa sumber yang valid atau yang tidak bermanfaat seputar wabah.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020