Kadin dan DPR bahas kesiapan dunia usaha masuki normal baru

id normal baru,kadin indonesia,PSBB,new normal

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani. ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jumat, menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menampung aspirasi pelaku usaha terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah terhadap tatanan normal baru.

Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

"Untuk 'new normal' ini, kami dari dunia usaha akan melakukan persiapan, menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan disiplin di berbagai sektor," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, di Jakarta, Jumat.

Rosan mengatakan akan melindungi hak-hak dasar kesehatan pekerja dan mendukung keberlangsungan produktivitas pekerja di berbagai sektor di tengah pandemi.

Keputusan Pemerintah untuk menerapkan "New Normal" dinilai tepat karena memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menggerakkan kembali roda usahanya.

Hal itu mengingat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak dapat dilakukan secara berkepanjangan. Selain itu, selama ini penerapan protokol COVID-19 juga menambah biaya bagi perusahaan.
Baca juga: Kadin: Pelaku usaha siap hadapi 'new normal'

Rosan mengaku sebelumnya Kadin juga telah melakukan kajian-kajian dan evaluasi secara menyeluruh agar dunia usaha turut bersiap menghadapi situasi baik pada saat pandemi berlangsung dengan mengeluarkan panduan penanganan dan pencegahan COVID-19 di dunia usaha.

"Yang perlu diwaspadai adalah timing masa new normal ini, dilihat juga keadaan dari kesehatan itu apakah mulai membaik dan kurvanya melandai.

Status masing-masing daerah juga berbeda-beda, ada yang memang sudah siap atau masih belum siap menghadapi new normal. "Nanti perlahan harus dilakukan evaluasi, tahapannya seperti apa, juga kesiapan industrinya," kata Rosan.

Perekonomian dapat dibuka secara perlahan berdasarkan hasil evaluasi karena pengusaha juga harus melakukan adaptasi, berinovasi dan berkreativitas untuk menghadapi situasi ini. Sektor industri padat karya harus menjadi prioritas.

"Dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang menurun, harus didorong secara perlahan agar padat karya ini menjadi prioritas terlebih dahulu. Padat karya harus dipastikan siap menghadapi new normal agar yang di-PHK angkanya bisa ditekan," ujar Rosan.

Kunjungan DPR ke Kadin Indonesia itu dipimpin langsung Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama dengan perwakilan komisi DPR, di antaranya Emanuel Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI), Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR RI), Andre Rosiade (Anggota Komisi VI DPR RI), Habiburokhman (Anggota Komisi III DPR RI), Wihadi Wiyanto (Anggota Komisi III DPR RI).

Selanjutnya, Bambang Haryadi (Anggota Komisi III DPR RI), Charles Meikyansyah (Anggota Komisi VII DPR RI), Fauzi H Amro (Anggota Komisi XI DPR RI), Nabil Haroen (Anggota Komisi IX DPR RI), Sari Yuliati (Anggota Komisi III DPR RI), Helvi Moraza (Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI), serta Fuji Abdul Rohman (Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI).
Baca juga: Kadin Indonesia laksanakan 2 program kemanusiaan tangani COVID-19
Baca juga: Kadin Jatim : Ekonomi "New Normal" harus mulai bergerak


 

Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar