... pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian lumpuh, pendapatan daerah terjun bebas, dan jumlah penduduk miskin meningkat. Namun bukan berarti kelonggaran aktivitas masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan.
Tanjungpinang (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua, mengingatkan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepri jangan latah menghadapi wacana kenormalan baru atau "new normal".

"Jangan hanya didasari ingin ikut-ikutan, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi," kata Rudy di Tanjungpinang, Minggu.

Politisi Partai Hanura itu mengingatkan pemprov/pemkab/pemkot untuk mengutamakan keselamatan masyarakat dalam mengambil kebijakan. Kesehatan dan nyawa orang harus diprioritaskan dalam menerapkan kebijakan publik dalam menghadapi COVID-19.

Ia memahami pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian lumpuh, pendapatan daerah terjun bebas, dan jumlah penduduk miskin meningkat. Namun bukan berarti kelonggaran aktivitas masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan.
Baca juga: Organisasi PIM: Masih banyak pekerjaan rumah terapkan normal baru

Ketidakdisplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan justru berpotensi meningkatkan jumlah orang yang tertular COVID-19.

"Nyawa tidak bisa dibeli, tidak bisa diganti, sementara yang lainnya masih bisa diperbaiki. Karena itu, orientasi kebijakan harus mengarah pada keselamatan masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, Tanjungpinang, ibu kota Kepulauan Riau belum layak menerapkan "new normal". Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, seperti tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker.

Kondisi itu dalam beberapa hari terakhir terlihat di kedai kopi dan pasar.
Baca juga: Jusuf Kalla menyebut kenormalan baru sebagai harapan

"Kami lihat di kedai kopi ramai konsumen, banyak yang tidak gunakan masker dan duduk berdekatan. Tidak ada petugas," katanya, yang juga anggota DPRD Kepri daerah pemilihan Tanjungpinang.

Rudy juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam menangani COVID-19. Pemerintah juga harus konsisten dalam mengambil kebijakan terkait penanganan COVID-19, dan tegas dalam melaksanakannya.

Setiap akan mengambil kebijakan, ia menyarankan pemerintah untuk melibatkan pakar. Keterlibatan pakar dari kampus dalam mengkaji setiap kebijakan yang akan diambil, seperti "new normal", sampai sekarang belum terlihat.

"Pemerintah daerah harus mampu mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan sekadar melaksakan program kegiatan," katanya.
Baca juga: Kenormalan baru koreksi sistem dunia pascapandemi, kata Din Syamsuddin
 

Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020