GTPP: Patuhi protokol kesehatan karena Aceh masih darurat COVID-19

id Aceh,Covid-19,Pemerintah Aceh,Pemprov Aceh,Darurat Covid-19

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, beserta Unsur Forkopimda Aceh meninjau Posko Bersama Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Kabupaten Aceh Tamiang di terminal Kuala Simpang. (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemprov Aceh)

Banda Aceh (ANTARA) - Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Provinsi Aceh menyatakan daerah itu masih dalam keadaan darurat COVID-19, bahkan Plt Gubernur Aceh juga telah mengeluarkan surat keputusan gubernur tentang perpanjangan masa darurat bencana.

"Plt Gubernur Aceh sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah menyatakan bahwa darurat COVID-19 di Aceh adalah mengikuti Keppres yang tidak ditentukan kapan akan berakhirnya," kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Aceh Saifullah Abdulgani, di Banda Aceh, Senin.

Dia menjelaskan dengan status Aceh yang masih dalam keadaan darurat COVID-19, maka pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah kecuali bila memiliki hal penting untuk beraktivitas di luar rumah.

"Pakai masker, penyanitasi tangan, sering cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik, hindari keramaian dan kontrol suhu tubuh," katanya.

Juru bicara yang akrab disapa SAG itu menyebutkan memang ada beberapa daerah zona hijau COVID-19 di Aceh seperti Pidie Jaya, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Subulussalam, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Sabang, Langsa, Aceh Timur dan Aceh Besar.

Terkait itu, kata dia, pemerintah pusat juga baru memberikan kewenangan untuk rapat koordinasi para pimpinan daerah, yang telah dilakukan pada Senin (1/6), dan hasilnya akan diluncurkan seruan bersama sekaligus buku panduan.

Menurut SAG, setiap pemerintah kabupaten/kota perlu menetapkan sektor bidang yang akan dibuka sebelum normal baru diterapkan. Nantinya, bagi masyarakat produktif dan aman COVID-19 akan diberikan sosialisasi, persiapan sarana dan prasarana, dan simulasi pelaksanaan normal baru, sekaligus akan dievaluasi.

"Sebelum ditetapkan surat keputusan bupati/wali kota di zona hijau, maka kabupaten/kota itu masih harus mengikuti protokol kesehatan yaitu tetap di rumah kecuali ada keperluan, tidak berkerumun dan selalu cuci tangan," katanya.

Di samping itu, Forkopimda Aceh dalam rapat itu juga memutuskan bahwa perlu untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan, karena mobilitas warga keluar masuk Aceh sangat rentan terjadi penyebaran virus corona.

Selain itu, kata dia, juga perlu ditingkatkan pemeriksaan medis, khususnya bagi mereka yang punya riwayat bepergian atau bersentuhan dengan seseorang yang pernah terjangkit COVID-19.

"Peran pemerintah dan masyarakat gampong (desa) harus diperkuat untuk mengimplementasi SOP penanggulangan COVID-19," demikian Saifullah Abdulgani.

Baca juga: Dua OTG dinyatakan positif di Aceh, warga diminta waspada

Baca juga: Pesantren di Aceh mulai beraktivitas kembali di tengah corona

Baca juga: Semua santri Aceh klaster Magetan telah sembuh corona

Pewarta : Khalis Surry
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar