Ketegangan dua Korea berlanjut dengan penolakan utusan khusus

Solusi semacam itu untuk krisis antara Utara dengan Selatan saat ini, yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketiadaan tanggung jawab pemerintah Korea Selatan, menjadi tidak mungkin,

Seoul (ANTARA) - Korea Utara menolak tawaran Korea Selatan untuk mengirim utusan khusus agar dapat membahas ketegangan kedua negara terkait isu pembelot dan selebaran propaganda serta upaya rekonsiliasi yang terhenti.

Kantor berita Korea Utara, KCNA, menerbitkan informasi tersebut pada Rabu, sehari setelah negara itu meledakkan kantor penghubung dua Korea.

KCNA juga menyebutkan bahwa pemerintah berjanji akan menerjunkan lagi tentara di area perbatasan.

Pada Senin (15/6), Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menawarkan diri untuk mengirim penasihat keamanan nasional Chung Eui-yong dan kepala badan intelijen Suh Hoon sebagai utusan khusus, kata KCNA.

Namun Kim Yo Jong, pejabat tinggi partai berkuasa sekaligus saudari Kim Jong Un, "menolak dengan mutlak usulan yang sembrono dan mengancam tersebut."

"Solusi semacam itu untuk krisis antara Utara dengan Selatan saat ini, yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketiadaan tanggung jawab pemerintah Korea Selatan, menjadi tidak mungkin. Hal ini hanya dapat diselesaikan ketika sudah terbayar dengan harga sepadan," tulis KCNA.

Baca juga: Korut ledakkan kantor penghubung di sisi perbatasannya dengan Selatan

KCNA, dalam kabar terpisah, menulis bahwa juru bicara Kepala Staf Tentara Rakyat Korea Utara (KPA) menyatakan pihaknya akan mengirim pasukan ke kawasan Gunung Kumgang dan Kaesong dekat area perbatasan, tempat kedua Korea melangsungkan proyek-proyek ekonomi bersama pada masa lalu.

Ia juga menyebut pos polisi, yang sebelumnya ditiadakan sejak penguatan Zona Demiliterisasi (DMZ), kini akan kembali dipasang. Sementara itu, unit persenjataan berat dekat perbatasan laut di wilayah barat, tempat para pembelot sering mengirim selebaran propaganda, juga akan kembali diperkuat.

Korea Utara juga akan memulai lagi pengiriman selebaran propaganda anti-Korea Selatan di wilayah perbatasan.

Menanggapi rencana itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mendesak Korea Utara agar patuh pada pakta antarkemiliteran dua Korea tahun 2018, yang memuat sumpah kedua belah pihak untuk menghentikan "segala aksi perseteruan" dan membongkar unit-unit di sepanjang DMZ.

Baca juga: Korea Utara peringatkan tindakan pembalasan atas pembelot di Selatan

Dalam tulisan lain lagi di KCNA, Kim Yo Jong mengkritik keras Moon Jae-in, dengan menyebutnya telah gagal menerapkan setiap poin pakta pengurangan ketegangan kedua negara yang disepakati pada 2018 serta "menyerahkan lehernya pada jerat yang manut terhadap AS."

Gedung Biru, kantor kepresidenan Korea Selatan, menyebut kritik tersebut sangat kasar dan tak masuk akal serta merusak kepercayaan yang telah dibangun oleh pemimpin kedua negara.

"Kami tidak akan lagi menerima perilaku tidak masuk akal semacam itu," kata juru bicara Gedung Biru, Yoon Do-han, kepada wartawan, tanpa menjelaskan lebih lanjut respons pemerintah.

Sumber: Reuters

Baca juga: Korea Utara ancam akan putus saluran komunikasi dengan Korea Selatan

Baca juga: Korut: AS tak punya kedudukan untuk komentari masalah antar-Korea