Bappenas: Perpustakaan harus jadi pusat pengetahuan dan informasi

id pusat pengetahuan informasi,praxis social,Suharso manoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa dalam webinar bertajuk "Bangkit dari Pandemi dengan Literasi" yang digelar oleh Perpustakaan Nasional bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Rab (17/6/2020). (ANTARA/Indriani)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat meminjam dan membaca buku, melainkan pusat pengetahuan dan informasi.

"Serta pusat pembelajaran bersama masyarakat melalui aktivitas pembelajaran dan berbagai kegiatan pelatihan kecakapan hidup berbasis literasi. Paradigma literasi sebagai praxis social," ujar Suharso dalam webinar bertajuk "Bangkit dari Pandemi dengan Literasi" yang digelar oleh Perpustakaan Nasional bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan literasi sebagai praxis social, perpustakaan memfasilitasi masyarakat para pemustaka untuk dapat memahami dan mentransformasikan pengetahuan dan informasi yang diperoleh dengan kegiatan nyata untuk mengatasi persoalan hidup untuk tetap produktif dan meningkatkan kesejahteraan menghasilkan beragam inovasi meski dalam kondisi pandemi.

Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dampak pandemi akan lebih cepat dengan adanya pusat-pusat layanan literasi sampai ke tingkat desa. Perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat dapat berperan sebagai pusat informasi dan pengetahuan, sekaligus sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis literasi untuk menggerakkan masyarakat bangkit dari keterpurukan.

Baca juga: Perpusnas : Perpustakaan desa tingkatkan produktivitas masyarakat

Baca juga: Perpusnas kembali layani pengunjung dengan terapkan protokol kesehatan


"Upaya penguatan literasi terus dilakukan pemerintah, antara lain kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan masyarakat, dalam berbagai kegiatan pemberdayaan berbasis literasi," kata dia lagi.

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya mendorong pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.

Perluasan kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan melibatkan para pegiat literasi di daerah.

Bupati Magetan, Jawa Timur, Suprawoto mengatakan pihaknya melakukan penguatan literasi daerah di tengah pandemi. Suprawoto memberi contoh adanya penyerahan paket buku dari Dinas Arpus Magetan dan perpustakaan keliling. Lalu himbauan membeli produk petani (buah dan sayur) dan peternak lokal (susu dan telor).

"Semua kegiatan dilakukan di rumah seperti belajar, guru berkunjung ke rumah peserta didik, belanja dari rumah dan ibadah di rumah. Lalu bakti sosial seperti peresmian Warung Gotong Royong (WGR) yang hingga kini sudah mencapai 75 untuk bantuan bagi warga terdampak dan peduli kondisi pandemi," kata Suprawoto.*

Baca juga: "Primum non nocere" dan profesi pustakawan era disrupsi

Baca juga: Perpustakaan Yogyakarta akan kembali buka layanan secara terbatas

Pewarta : Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar