Pengamat nilai banyak bandara "dipaksa" berstatus internasional

id Bandara internasional,Presiden Joko Widoso,hub and spoke,penerbangan

Petugas menyambut penumpang pesawat rute domestik yang tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (31/7/2020). Pemprov Bali mulai membuka sektor pariwisata bagi wisatawan domestik pada Jumat (31/7) dengan sejumlah persyaratan yang mengedepankan aspek kesehatan dan kualitas untuk memberi pelindungan, kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung selama masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai banyak bandara yang dipaksa menjadi bandara internasional, seperti Bandara Banyuwangi, Bandara Silangit dan Bandara Radin Inten II Lampung.

“Pemerintah mendobrak dibuat sebanyak mungkin bandara internasional, bahkan yang secara perhitungan tidak masuk pun dipaksa masuk internasional,” kata Alvin Lie di Jakarta, Kamis.

Padahal, Alvin menjelaskan, status bandara internasional itu implikasinya sangat lah luas, bukan hanya dukungan imigrasi dan bea cukai, melainkan pula pengelolaan lingkungam, seperti pngelolaan limbah dan karantina hewan serta tumbuhan.

Baca juga: Presiden Jokowi: 8 bandara berpotensi jadi hub akselerasi pariwisata

“Saya mendukung dikembalikannya rute internasional ada di bandara internasional, jangan diobrak-abrik seperti sekarang,” katanya.

Terkait usulan bandara hub dan super hub, Ia menilai selama ini bandara di Indonesia sudah menerapkan bandara hub (utama) dan “spoke” (pengumpan) di beberapa bandara besar, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Juanda-Surabaya, Hasanuddin-Makassar dan Ngurah Rai-Denpasar untuk menarik wisatawan, terutama mancanegara.

Namun, Alvin berpendapat sistem tersebut apabila diimplementasikan untuk penerbangan domestik menjadi tidak efisien karena pola penerbangan masyarakat Indonesia sebagian besar langsung (point to point).

“Sekarang ini lebih banyak terbang ‘point to point’ misalnya, Medan-Pontianak, Medan-Balikpapan, tanpa lewat Jakarta, tentunya ini perlu diperhatikan tren ke depan karena jumlah penduduk besar, kebutuhan makin beragam, kalau semuanya hub and ‘spoke’, ini akan menjadi beban besar bagi bandara besar seperti Soekarno-Hatta, Denpasar dan Kualanamu,” katanya.

Baca juga: Bandara Juanda layani 50.692 penumpang domestik jelang Idul Adha

Lebih lanjut, dia mengatakan, apabila pergerakan penumpang domestik dan internasional itu menumpuk di bandara hub akan terjadi kedapatadn pergreakan dan menyebabkan pergerakan pesawat (tinggal landas dan mendarat) tidak efisien dan berimbas pada beban bandara.

“Harus dipisahkan, untuk internasional bagus untuk hub and spoke, tapi untuk tren penerbangan ke depannya berkembang untuk ‘point to point’, kita manfaatkan bandara daerah yang cukup bagus,” katanya.

Pernyataan tersebut menanggapi usulan Presiden Joko Widodo yang akan membuat sistem bandara hub dan super hub di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Sultan Hasanuddin, Sam Ratulangi, dan Juanda di Surabaya.

Presiden juga memprotes banyaknya bandara yang berstatus internasional hingga jumlahnya mencapai 30 bandara.


Pewarta : Juwita Trisna Rahayu
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar