Pengamat : Pemerintah perlu percepat belanja negara

id Belanja negara,Jatim

Pengamat Ekonomi asal Unair Surabaya Imron Mawardi (kanan) menjadi pembicara pada sarasehan di Komunitas Wartawan Ekonomi Bisnis Surabaya, Rabu (26/10). (Foto Fiqih Arfani)

Surabaya (ANTARA) - Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur,  Imron Mawardi mengatakan untuk mengantisipasi resesi ekonomi yang lebih dalam, pemerintah perlu mempercepat belanja negara, karena yang bisa diandalkan saat ini hanya pengeluaran pemerintah.

"Apalagi pemerintah telah mengalokasikan dana stimulus dampak COVID-19 mencapai Rp600 triliun. Mestinya penyalurannya harus disegerakan, termasuk subsidi permodalan dan subsidi bagi UMKM. Ini harus dipercepat agar ekonomi bisa bergerak lebih cepat," kata Imron ketika dikonfirmasi Sabtu.

Baca juga: Ekonom katakan cegah resesi harus selaras dengan tahan laju COVID-19

Selanjutnya, kata dia, pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan dengan melihat kondisi di lapangan dan masing-masing daerah.

"Kebijakan jangan disamaratakan di seluruh daerah, karena ada daerah yang statusnya hijau dan ada juga yang masih merah. Harusnya daerah yang statusnya sudah hijau diberikan kebijakan untuk bisa menjalankan ekonomi di daerah tersebut," katanya.

Langkah berikutnya, kebijakan relaksasi harus diikuti oleh aturan yang mendukung, dan  jangan kemudian aturan yang dibuat justru memberatkan. Misalkan kebijakan membuka kembali jalur transportasi harus diikuti dengan aturan yang memudahkan.

Baca juga: Anggaran harus cepat dibelanjakan, Presiden Jokowi: Rakyat menunggu

Menurut dia,  sekarang yang terjadi, transportasi dibuka tetapi persyaratannya rumit dan mahal, sehingga masyarakat tetap kesulitan dan malas bepergian sehingga manfaat pembukaan transportasi tidak optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto juga meminta pemerintah melakukan percepatan penyaluran stimulus yang dijanjikan dan memberikan diskresi terhadap aturan yang memberatkan pengusaha, setelah BPS setempat mencatat kontraksi cukup dalam pada ekonomi setempat sebesar 5,9 persen pada triwulan II/2020.

"Hal ini perlu dilakukan agar Jatim tidak masuk pada jurang resesi, dan pada triwulan III/2020 bisa tumbuh positif," kata Adik.

Baca juga: Menghindari jurang resesi dengan percepatan stimulus belanja

Dikatakannya, alasan kontraksi atau minus yang disebabkan pandemi COVID-19 telah dirasakan semua sektor, hal ini karena pergerakan manusia sangat dibatasi.

"Untuk itu, perlu langkah konkret menaikkan konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat kembali bergairah," kata Adik kepada wartawan.

Pewarta : A Malik Ibrahim
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar