Presiden Jokowi ingatkan penerapan "gas dan rem" di Jawa Barat

id covid-19,presiden jokowi,gas dan rem

Petugas mengemas sembako dalam satu dus di Gudang milik Perum Bulog di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya kepala daerah di Jawa Barat dalam menerapkan prinsip "gas dan rem" untuk menangani persoalan kesehatan dan ekonomi karena pandemi COVID-19.

"Urusan kesehatan dan ekonomi ini dua hal yang sama-sama penting, tidak bisa kita hanya mengurusi urusan COVID-19, urusan kesehatan tapi urusan ekonominya tidak diurus karena akan menimbulkan masalah sosial ekonomi di masyarakat. Berulang saya sampaikan gas dan rem oleh bupati, wali kota, gubernur agar manajemennya dikendalikan dengan baik," kata Presiden Jokowi di markas Kodam III/Siliwangi, Bandung, Selasa.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu dalam arahan penanganan COVID-19 terintegrasi di Provinsi Jawa Barat di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 di markas Kodam III/Siliwangi.

Ikut mendampingi Presiden Jokowi adalah Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala BNPB sekaligus Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta jajaran.

"Saya ingin mengingatkan kembali urusan bantuan sosial agar dicek betul, jangan sampai ada kondisi masyarakat yang kekurangan sembako. Kita memiliki kemampuan memberikan (sembako) itu kepada masyarakat, tolong disampaikan kalau ada hal yang perlu dibantu pemerintah pusat," ungkap Presiden.

Baca juga: Kunker ke Jabar, Presiden tekankan masker adalah kunci

Baca juga: Presiden tinjau fasilitas pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19


Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat juga telah mengucurkan berbagai bantuan sosial bagi berbagai lapisan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, subsidi bunga UMKM, yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak pandemi COVID-19 yang menyasar 29 juta keluarga paling miskin atau sekitar 120 juta penduduk Indonesia yang paling miskin.

Selain itu, terdapat juga bantuan bagi masyarakat yang terkena PHK yaitu program Kartu Pra Kerja.

"Kemudian subsidi listrik yang gratis untuk pemakaian 450 VA sudah, diskon 50 persen untuk yang 900 VA sudah. Saya kira stimulus ekonomi untuk usaha-usaha kecil sudah dilakukan lewat perbankan. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan yang namanya bansos produktif untuk UMKM yang akan diberikan kepada 13 juta UMKM kita, yaitu sebagai bantuan modal kerja darurat sebesar Rp2,4 juta," ungkap Presiden.

Masih ada juga subsidi upah bagi para pekerja formal dengan gaji di bawah Rp5 juta yang tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Insya Allah dalam seminggu dua minggu ini sudah akan keluar. Kenapa bantuan-bantuan ini diberikan? Kita harapkan stimulus untuk ekonomi kita terutama untuk yang menengah bawah bisa diberikan sehingga ada daya beli di sana, konsumsi domestik kita juga akan naik sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional akan tumbuh lebih baik dari kuartal kemarin," tambah Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa pada kuartal pertama 2020 Indonesia masih tumbuh 2,97 persen tapi di kuartal kedua Indonesia sudah minus 5,32 persen.

"Ini hati-hati, tadi di Jawa Barat juga di kuartal kedua sudah berada pada posisi minus 5,9, persen hati-hati tapi saya optimistis di kuartal ketiga kita akan lebih baik dari yang kuartal kedua tapi ini memang perlu kerja keras," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun meminta agar para gubernur, bupati, wali kota agar belanja dari APBD segera direalisasikan.

"Secara nasional saya masih lihat anggaran-anggaran itu masih di bank sebesar Rp170 triliun, artinya penggunaannya memerlukan kecepatan terutama di kuartal ketiga ini. Kuncinya ada di bulan Juli, Agustus dan September supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi," tegas Presiden.

Hingga Senin (11/8) jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 127.083 orang dengan 82.236 orang dinyatakan sembuh dan 5.765 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien suspek mencapai 84.139 dengan total spesimen yang telah diuji sudah sebanyak 1.731.634.

Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif yaitu DKI Jakarta (26.162), Jawa Timur (25.626), Jawa Tengah (10.679), Sulawesi Selatan (10.531), Jawa Barat (7.599), Kalimantan Selatan (6.765), Sumatera Utara (4.948), Bali (3.817), Sumatera Selatan (3.713), Papua (3.278), Sulawesi Utara (2.876), Nusa Tenggara Barat (2.316), Banten (2.082), Kalimantan Tengah (2.050).

Baca juga: Menkes: Presiden akan tinjau langsung uji vaksin COVID-19 di Bandung

Baca juga: Presiden minta pembukaan wilayah harus dengan tahapan prakondisi


 

Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar