Evaluasi kelemahan birokrasi untuk entaskan kemiskinan

id Entaskan kemiskinan,pengentasan kemiskinan,pengentasan pengangguran

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Arie Sujito. (ANTARA/Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Saat ini, perlu adanya evaluasi terkait kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem birokrasi di pemerintahan sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air, kata Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Arie Sujito.

"Dari sudut pandang sosial, target penekanan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia selama ini tersandung di birokrasi kita," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut disampaikan menanggapi salah satu poin dalam pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo terkait sasaran pembangunan 2021, di mana efeknya juga terkait angka pengangguran berkisar 7,7 hingga 9,1 persen serta tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 hingga 9,7 persen.

Arie mengatakan penekanan angka kemiskinan dan pengangguran masih sulit dicapai jika ada permasalahan birokrasi.

Sebab, katanya, berpengaruh pada penetapan antarsektor yang berbeda-beda, banyaknya program serta perbedaan cara pengukuran sehingga tidak efisien.

Menurut dia, target pencapaian pengentasan kemiskinan dan pengangguran 2021 pada dasarnya selaras dengan keharusan negara dalam melakukan jaminan sosial pada rakyatnya, apalagi di tengah kerentanan situasi.

"Yang penting dalam pelaksanaannya, birokrasi tetap dibenahi. Kemudian tahapan untuk mencapainya harus ada argumen ekonominya," ujarnya.

Baca juga: Menteri Desa : Program Desa Mandiri Kalbar bisa menjadi percontohan

Sebagai contoh, kata dia, perlu diketahui level apa yang rentan terjadi pengangguran baik itu pertanian, industri, level pedesaan dan sebagainya.

Selanjutnya, masing-masing intervensi program juga harus terukur dengan strategi yang benar. Jika itu berbicara soal pengangguran, maka membacanya tidak hanya dari atas ke bawah namun juga sebaliknya.

Begitu pula dalam merumuskan konsep kerja yang selama ini mungkin hanya dihitung terkait konsep formal, maka ke depan informal juga harus dihitung.

Untuk pengentasan kemiskinan yang disasar, menurutnya, harus ada analisis kaitannya dengan lapangan pekerjaan atau serapan tenaga kerja beserta apa saja bidang-bidangnya.

"Apalagi di tengah pandemi sebagai pengalaman, alih profesi sangat tinggi dan sistem industri terutama jasa bangkrut dan kemudian mengalir pula ke pertanian. Nanti ini bisa dianalisis," katanya.

Baca juga: Pengentasan kemiskinan "Gandeng Gendong"-JSS dipaparkan ke Bappenas

Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar